Tiga Proyek Pengendali Banjir di Bandung Segera Dibangun, Fokus Sungai Cisungalah dan Kolam Retensi

oleh
Banjir tahunan melanda kawasan Baleendah Kabupaten Bandung
BERITA SINGKAT

  • Tiga proyek pengendali banjir di Kabupaten Bandung segera direalisasikan.
  • Proyek mendapat persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum.
  • Fokus pada normalisasi Sungai Cisungalah dan pembangunan kolam retensi.
  • Kolam retensi dibangun di Tegalluar dan Sukamanah.
  • Pemkab targetkan solusi banjir permanen mulai 2026.

SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung memastikan tiga proyek pengendali banjir akan segera direalisasikan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut, persetujuan tersebut menjadi langkah penting dalam menghadirkan solusi permanen terhadap persoalan banjir yang selama ini kerap berulang.

“Penanganan banjir di Kabupaten Bandung tidak bisa lagi bersifat sementara, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Yang kami dorong adalah penanganan permanen dan komprehensif. Ini kebutuhan mendesak bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama adalah normalisasi Sungai Cisungalah di wilayah Kecamatan Majalaya dan Solokanjeruk yang kerap menjadi titik banjir akibat penyempitan serta pendangkalan alur sungai.

Selain itu, pembangunan kolam retensi di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, menjadi prioritas karena kawasan tersebut merupakan titik akumulasi limpasan air dari berbagai sungai.

“Kolam retensi juga akan dibangun di Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, untuk mengurangi debit air yang sering merendam permukiman dan memutus akses jalan nasional,” katanya.

Menurut Dadang, keberadaan kolam retensi sangat penting sebagai ruang penampungan sementara air sebelum dialirkan ke sungai utama.

“Kita butuh ruang untuk ‘memarkir’ air agar tidak langsung masuk ke permukiman warga,” jelasnya.

Ia mengakui, upaya penanganan banjir yang selama ini dilakukan pemerintah daerah masih terbatas, baik dari sisi kewenangan maupun anggaran.

“Karena itu, keterlibatan pemerintah pusat sangat krusial untuk mempercepat realisasi proyek dan memastikan penanganan banjir berjalan optimal,” ucapnya.

Dadang berharap, dengan dimulainya pembangunan pada 2026, dampak banjir di Kabupaten Bandung dapat ditekan secara signifikan dan tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat setiap musim hujan.

(kus)

No More Posts Available.

No more pages to load.