- Disdukcapil Sumedang siap tindak lanjuti masukan masyarakat soal layanan adminduk.
- Aspirasi datang dari akademisi hingga penyandang disabilitas.
- Usulan mencakup layanan ramah disabilitas dan sosialisasi ke mahasiswa.
- FKP jadi sarana evaluasi dan perbaikan layanan publik.
- Pemda dorong penguatan layanan adminduk berbasis digital.
RADARSUMEDANG.id, KOTA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumedang memastikan akan segera menindaklanjuti berbagai masukan dari masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan (adminduk).
Hal tersebut disampaikan Kepala Disdukcapil Sumedang, Bambang Kusdiantoro, usai kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar pada Rabu (29/4/2026).
Menurut Bambang, masukan yang dihimpun dalam forum tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga perwakilan penyandang disabilitas.
“Ini masukan yang sangat baik. Kami akan menurunkan tim sesuai kebutuhan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kampus, untuk menindaklanjuti hal tersebut,” ujarnya.
Dari kalangan penyandang disabilitas, muncul harapan agar pemerintah dapat menyediakan fasilitas pelayanan yang lebih ramah dan aksesibel.
Selain itu, mereka juga mengusulkan adanya sosialisasi khusus bagi orang tua penyandang disabilitas agar lebih memahami pentingnya dokumen kependudukan.
Sementara itu, dari kalangan akademisi, khususnya Universitas Sebelas April (Unsap), disampaikan usulan agar Disdukcapil melakukan sosialisasi adminduk kepada mahasiswa.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya administrasi kependudukan sejak dini.
Bambang menegaskan, pihaknya berkomitmen menyerap seluruh aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.
“Keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan layanan yang responsif dan tepat sasaran,” katanya.
Kegiatan FKP tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, tokoh masyarakat, akademisi, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sumedang, hingga lembaga pendidikan seperti PAUD, TK, dan RA.
Dalam kesempatan itu, Bambang juga secara resmi membuka forum yang mengusung tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Inklusif, dan Berbasis Digital”.
Ia menekankan pentingnya FKP sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Ke depan, Disdukcapil Sumedang berencana memperkuat sistem layanan berbasis digital guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan adminduk.
“Melalui FKP, masyarakat dapat menyampaikan masukan, saran, maupun kritik sebagai pengguna layanan. Dengan begitu, kami dapat terus melakukan evaluasi agar pelayanan semakin optimal,” tandasnya.
(jim)
