Oleh: Naya Sunarya
RADARSUMEDANG.id — Kirab Mahkota Binokasih Sanghyang Pake yang digelar beberapa hari lalu berlangsung meriah dan mendapat perhatian luas masyarakat. Prosesi budaya yang dimulai dari Sumedang itu rencananya akan berlanjut ke sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur hingga Bogor, serta digagas menjadi agenda tahunan.
Di balik kemegahan kirab dan prosesi adat tersebut, tersimpan nilai sejarah panjang tentang kejayaan Kerajaan Pajajaran dan peradaban Sunda yang telah berusia ratusan tahun. Namun demikian, kegiatan budaya ini dinilai tidak boleh berhenti hanya sebagai tontonan seremonial semata.
Naya Sunarya menilai, tantangan terbesar dari kegiatan kirab budaya adalah potensi terjebak pada seremoni tanpa makna yang berdampak bagi kehidupan masyarakat.
“Jika Kirab Mahkota hanya dimaknai sebagai prosesi jalan, pakaian adat, dan atraksi seni tanpa transformasi nilai, maka itu hanya menjadi ritual kosong tanpa jiwa,” ujarnya.
Menurutnya, filosofi “Binokasih” yang mengandung makna kasih sayang, termasuk nilai luhur Sunda seperti Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, harus mampu diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa Barat.
Ia menegaskan, energi, biaya, dan perhatian besar yang tercurah dalam penyelenggaraan kirab seharusnya mampu mendorong perubahan karakter masyarakat, bukan sekadar menghadirkan keramaian sesaat.
Perlu Langkah Konkret
Agar Kirab Mahkota Binokasih benar-benar menjadi ruh kehidupan masyarakat, Naya mendorong adanya langkah strategis yang nyata.
Salah satunya melalui penguatan regulasi. Menurut dia, pelestarian budaya membutuhkan payung hukum agar tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan atau kebijakan sesaat.
“Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan atau regulasi yang mengintegrasikan nilai budaya dan kearifan lokal Sunda dalam birokrasi, pelayanan publik, hingga tata ruang,” katanya.
Karena kirab melibatkan sejumlah daerah di Jawa Barat, ia menilai regulasi idealnya dibuat di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memiliki kekuatan yang lebih luas dan berkelanjutan.
Selain regulasi, keteladanan pemimpin juga dinilai menjadi faktor penting. Ia menyebut masyarakat Sunda memiliki filosofi “ningali kana laku” atau melihat dari perilaku.
Karena itu, para pemimpin dari tingkat desa hingga provinsi diharapkan mampu memberi contoh dalam kesopanan, kejujuran, kerendahan hati, serta mendahulukan kepentingan rakyat.
“Pemimpin adalah cermin yang akan ditiru masyarakat,” ujarnya.
Pendidikan Jadi Kunci
Naya juga menekankan pentingnya penanaman nilai budaya sejak dini melalui dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan karakter berbasis budaya Sunda harus diperkuat mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi.
Di tingkat dasar, penanaman nilai dapat difokuskan pada sopan santun, penggunaan bahasa yang baik, serta etika pergaulan. Sementara di tingkat menengah dan perguruan tinggi, pendidikan budaya diarahkan pada pemahaman sejarah, filosofi hidup, serta kecintaan terhadap daerah dan bangsa.
“Jika fondasi ini kuat di sekolah, maka ketika dewasa budaya luhur itu akan menjadi bagian dari identitas diri,” katanya.
Ia berharap Kirab Mahkota Binokasih dapat menjadi momentum untuk menghormati warisan leluhur sekaligus membangun masa depan Jawa Barat yang lebih beradab.
“Jadikan Mahkota Binokasih bukan hanya simbol kejayaan masa lalu, tetapi juga penggerak kemajuan Jawa Barat di masa kini dan mendatang,” pungkasnya.(*)
*)Penulis merupakan warga Sumedang, mantan anggota DPRD Sumedang, serta Ketua Dewas Fokus Sinergi Kemitraan.
