RADARSUMEDANG.id, KOTA — Derasnya arus informasi yang mengalir setiap detik melalui gawai dan media sosial dinilai menjadi tantangan besar bagi masyarakat di era digital.
Rendahnya kebiasaan melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kembali menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat literasi digital masyarakat, termasuk di Kabupaten Sumedang.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, meminta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk mengambil peran lebih aktif sebagai penyampai informasi yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Dony saat memberikan arahan pada acara Penyerahan Bantuan Peralatan Audio Visual bagi Kelompok Informasi Kecamatan di Ruang Tamu Bupati, Pusat Pemerintahan Sumedang, Kamis (21/5/2026) kemarin.
Menurutnya, perkembangan media sosial yang sangat cepat dan mudah membuat suatu informasi menjadi viral bak mata pisau alias dua sisi yang harus disikapi secara bijak.
Di satu sisi, teknologi digital memberikan kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi secara cepat. Namun di sisi lain, tanpa kemampuan literasi digital yang memadai, masyarakat rentan terpapar hoaks, disinformasi, maupun ujaran kebencian.
“Karena itu KIM harus hadir menjadi bagian yang memberikan informasi yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Kalau ingin tahu benar atau tidaknya sebuah informasi, cek ke KIM,” kata Bupati Dony didampingi Kepala Diskominfosanditik Sonson M Nur Iksan.
Ia berharap keberadaan KIM dapat menjadi arus utama informasi atau mainstream information di tengah masyarakat.
Selain menjadi penyebar informasi pembangunan, KIM juga diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan warga.
Pasalnya berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat sering kali lebih cepat diketahui oleh anggota KIM karena mereka berada langsung di tengah-tengah warga. Informasi tersebut dapat menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan maupun mengambil langkah penanganan secara cepat.
“Banyak kebijakan pemerintah lahir dari masukan teman-teman KIM. Yang luput dari pemerintah bisa cepat terdeteksi oleh KIM. Ini sangat membantu pemerintah dalam mengambil langkah cepat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fenomena rendahnya literasi digital masyarakat yang berbanding terbalik dengan tingginya aktivitas penggunaan media sosial di Indonesia.
Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang langsung memberikan komentar atau menyebarkan informasi hanya berdasarkan judul berita tanpa membaca isi secara utuh maupun melakukan pengecekan kebenarannya.
Kondisi tersebut sambungnya berpotensi memicu kesalahpahaman, penyebaran informasi yang menyesatkan, hingga munculnya opini negatif yang tidak didasarkan pada fakta.
“Sekarang orang baru baca judul sudah langsung berkomentar. Padahal belum tentu isi beritanya sesuai. Maka saya selalu bilang, saring sebelum sharing dan sharing kalau sudah sure,” tuturnya.
Ia menambahkan, penyebaran informasi palsu atau fitnah tidak hanya berdampak pada kerugian sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi moral. Sebab informasi yang terlanjur beredar dapat terus tersebar luas dan memengaruhi banyak orang dalam jangka waktu yang lama.
Untuk itu, Dony mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan membiasakan diri melakukan verifikasi informasi melalui sumber resmi dan terpercaya sebelum membagikannya kepada orang lain.
Selain menjalankan fungsi diseminasi informasi, KIM juga didorong untuk mampu berkontribusi dalam penguatan ekonomi masyarakat. Melalui kreativitas dan inovasi, KIM diharapkan dapat mengembangkan berbagai konten produktif yang mendukung promosi potensi daerah, produk UMKM, destinasi wisata, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi secara positif dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperluas jangkauan promosi berbagai potensi unggulan daerah.
“KIM harus terus meningkatkan kreativitas dan menjadi penyaring informasi di tengah media sosial yang semakin bebas dan masif,” pintanya.
Pada kesempatan tersebut, Dony juga menegaskan komitmennya untuk terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
Ia menilai kritik yang disampaikan secara konstruktif merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan.
“Kalau ada kritik, saya selalu bilang hatur nuhun. Itu bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami. Jangan baper menghadapi kritik,” katanya.
Meski demikian, ia mengajak masyarakat untuk tetap bersikap objektif dalam menilai pembangunan yang telah dilakukan pemerintah.
Penilaian, menurutnya, perlu didasarkan pada perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pembangunan dilakukan agar menghasilkan gambaran yang lebih utuh dan adil.
Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap ekosistem informasi yang sehat dapat terus terbangun. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu menjadi pengguna media digital yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah.
“Nilai lah secara objektif, lihat before dan after. Jangan menilai dari satu kekurangan lalu digeneralisasi semuanya buruk, dan itu selama ini yang terjadi di Sumedang,” pungkas Dony. (jim)
