RADARSUMEDANG.id, KOTA–Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD) resmi dilebur menjadi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).
Peleburan itu pun kini sudah dilakukan di Sumedang dengan memilih pimpinan baru untuk ABPEDNAS Kabupaten Sumedang yang diketuai oleh Wawan Hendrawan melalui pemilihan yang diikuti oleh perwakilan BPD tiap desa di Kabupaten Sumedang, Rabu (10/6/2026) kemarin.
Terpantau proses pemilihan yang digelar di Aula Gedung Korpri tersebut berjalan demokratis dan kondusif.
Sebanyak 35 suara sah masuk ke dalam kotak suara. Wawan Hendrawan memperoleh 25 suara dan Agus 10 suara sehingga hasilnya Wawan Hendarwan resmi terpilih sebagai Ketua Kabupaten Sumedang periode 2026–2030.
Ketua Panitia, Ading Sutisna mengatakan, total peserta yang hadir 38 orang, dengan catatan 1 suara tidak sah dan 2 orang absen.
“Kemenangan ini merupakan amanat besar bagi kepengurusan baru,” kata Asing kepada sejumlah awak media.
Ading menjelaskan, kegiatan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Melainkan langkah krusial pembaruan organisasi dari FKBPD menjadi ABPEDNAS. Dukungan solid mengalir dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang serta para pengurus FKBPD sebelumnya.
“Transformasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan di tingkat desa. BPD tidak hanya mengawasi kinerja kepala desa, tetapi juga mengawal program strategis nasional, seperti pengelolaan Dana Desa, koperasi, dan program pemberdayaan lainnya,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua ABPEDNAS terpilih, Wawan Hendarwan, langsung mencanangkan visi besar. Ia menargetkan penguatan persatuan bagi BPD yang tersebar di 270 desa di Kabupaten Sumedang.
“Saya bertekad mempersatukan BPD dari 270 desa agar menjadi kekuatan yang maju, bermartabat, dan berintegritas. Kita ingin posisi BPD lebih dihargai di semua level pemerintahan,” ucap Wawan.
Sebagai langkah konkret, Wawan segera menyusun program kerja 100 hari pertama.
Fokus utamanya adalah mempererat kolaborasi antara BPD dengan pemerintah desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Menurutnya, jembatan komunikasi yang kuat sangat penting agar aspirasi masyarakat tersampaikan dengan efektif hingga ke level nasional.
“Sinergi yang lebih intens antara BPD dan pemerintah daerah diprediksi akan menciptakan iklim pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Hendrawan. (jim)
