RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan langkah pengawasan ketat terhadap harga minyak goreng MinyaKita di pasaran sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mengendalikan inflasi daerah di tengah dinamika kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan kebijakan ini juga dibarengi dengan pengawasan distribusi bantuan pangan dari pemerintah pusat agar tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.
Farhan menyampaikan pengendalian harga MinyaKita menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga daya beli masyarakat di Kota Bandung.
Farhan mengungkapkan meski MinyaKita kerap dianggap sebagai produk bersubsidi, faktanya hanya sekitar 30 persen distribusi yang dikendalikan oleh Bulog, sementara 70 persen lainnya mengikuti mekanisme pasar bebas.
Farhan mengatakan kondisi yang membuat pemkot perlu melakukan pemantauan secara rutin agar harga di lapangan tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Tanpa pengawasan yang konsisten, potensi fluktuasi harga di pasar tradisional maupun jalur distribusi lainnya dapat berdampak langsung pada beban pengeluaran masyarakat,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (22/6/2026).
Karena itu, Pemkot Bandung akan memperkuat monitoring di berbagai titik distribusi, termasuk pasar tradisional, agen, hingga pengecer, untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga MinyaKita di luar ketentuan.
Menurutnya, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah yang terus dijalankan pemerintah kota agar kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil di tengah tekanan harga kebutuhan pokok.
Selain fokus pada harga minyak goreng, Pemkot Bandung juga menyiapkan penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
“Bantuan mencakup kebutuhan pokok seperti MinyaKita dan beras SPHP yang akan didistribusikan secara bertahap sesuai data penerima manfaat yang telah diverifikasi,” katanya.
Farhan menyebutkan sekitar 60 ribu kepala keluarga di Kota Bandung diperkirakan akan menerima bantuan pangan tersebut dalam program penyaluran tahun ini.
“Pentingnya akurasi data agar bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan di lapangan,” ucapnya.
Pemkot Bandung juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar, transparan, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Pengawasan berlapis akan dilakukan tidak hanya pada aspek harga, tetapi juga pada rantai distribusi bantuan pangan agar tidak terjadi penyelewengan atau keterlambatan penyaluran,” ujar Farhan.
Farhan menambahkan kombinasi pengawasan harga dan distribusi bantuan pangan, daya beli masyarakat tetap terjaga serta tekanan inflasi daerah dapat ditekan secara efektif di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.(dsn)
