RADARSUMEDANG.id, KOTA – Upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan melalui pemanfaatan teknologi digital mendapat perhatian di tingkat nasional.
Sejumlah pemerintah daerah menyatakan ketertarikannya untuk mempelajari sistem keterbukaan anggaran yang diterapkan Kabupaten Sumedang.
Hal itu mengemuka setelah Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjadi salah satu pembicara dalam Dialog Otonomi Daerah 2026 yang digelar dalam rangka HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hall Institut Kesehatan Medistra (IKM), Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7).
Dalam forum tersebut, Dony memaparkan materi bertajuk Membangun Pemerintahan yang Transparan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Dony, Pemkab Sumedang telah mengembangkan sistem yang memungkinkan masyarakat memantau secara langsung dan real time penyerapan belanja APBD di setiap perangkat daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Eksekutif (SIE) dan layanan WhatsApp Center Pemerintah (Wakepo).
“Ini sebagai bentuk keterbukaan publik dan transparansi anggaran sehingga dapat meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat. Rakyat bisa mengetahui uang pendapatan daerah dan pajak yang dibayarkan digunakan untuk apa saja oleh pemerintah,” kata Dony.
Ia mengungkapkan, pemaparan tersebut mendapat respons positif dari para peserta dialog. Bahkan, beberapa pemerintah daerah menyampaikan keinginan untuk melakukan studi tiru ke Kabupaten Sumedang.
“Banyak daerah yang tertarik dan akan datang ke Sumedang untuk meminta informasi lebih lanjut dan mempelajari aplikasi ini,” ujarnya.
Dialog Otonomi Daerah 2026 menghadirkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai keynote speaker dan diikuti sejumlah narasumber dari berbagai kalangan, mulai dari kepala daerah, akademisi, pelaku usaha hingga perbankan.
Forum tersebut membahas isu strategis terkait penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah serta konsultasi publik mengenai masukan APKASI terhadap revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Keberhasilan Sumedang menghadirkan sistem transparansi anggaran berbasis elektronik menjadi salah satu contoh praktik baik (best practice) yang dinilai relevan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (gun)
