RADARSUMEDANG.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong penguatan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemanfaatan teknologi digital.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi Sistem Informasi Kemitraan Investasi Jawa Barat (SIKERTAS Jabar) yang diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan usaha besar dengan potensi UMKM lokal di berbagai daerah.
Analis Kebijakan sekaligus Koordinator Strategi Perencanaan Investasi DPMPTSP Jawa Barat, Heny, mengatakan, SIKERTAS Jabar merupakan salah satu instrumen untuk memperluas akses informasi kemitraan investasi sekaligus mempertemukan investor atau pelaku usaha besar dengan UMKM.
Hal tersebut disampaikannya di sela kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM mengenai optimalisasi aplikasi SIKERTAS Jabar bersama sejumlah pelaku UMKM di Aula Tampomas Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Rabu (12/8/2026).
“Pelaksanaannya dalam rangka menghubungkan usaha besar dan UMKM. Tujuannya untuk meningkatkan akses informasi kemitraan investasi yang mempertemukan investor dengan pelaku UMKM,” ujar Heny.
Menurutnya, keberadaan SIKERTAS Jabar juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pemerataan investasi di seluruh daerah.
Pasalnya, meskipun Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan realisasi investasi terbesar dalam lima tahun terakhir, distribusi investasi secara spesifik di tingkat kabupaten/kota masih belum sepenuhnya merata.
“Investasi di Jawa Barat memang terbesar selama lima tahun, namun secara spesifik di kabupaten/kota masih belum merata. Sehingga dalam hal ini kami masuk memberikan pelatihan kepada UMKM lokal,” ungkap Heny.
Heny menjelaskan, SIKERTAS Jabar tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga memiliki basis data pelaku usaha besar maupun UMKM. Basis data tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi untuk mempertemukan kebutuhan usaha besar dengan potensi UMKM di daerah.
“Di dalam SIKERTAS ini ada basis data pelaku usaha besar maupun UMKM. Sehingga data di SIKERTAS ini bisa mempertemukan data usaha besar dengan pelaku UMKM lokal di daerah, salah satunya yang kami lakukan di Sumedang,” ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut, para pelaku UMKM juga diberikan pemahaman terkait pentingnya kelengkapan legalitas usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai salah satu modal penting agar UMKM lebih siap masuk ke dalam ekosistem kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar.
Heny menilai, kesiapan UMKM dari sisi legalitas, kapasitas produksi, kualitas produk dan kelengkapan data menjadi hal penting agar peluang kemitraan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain memperluas akses kemitraan, menurutnya, pemanfaatan sistem digital juga dapat meningkatkan transparansi dan integrasi pelayanan pemerintah.
Ia berharap keberadaan SIKERTAS Jabar dapat semakin mendorong terciptanya investasi yang kolaboratif dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha besar dan UMKM menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Sering kali perangkat daerah berjalan masing-masing dengan sistem informasi. Dengan sistem informasi kemitraan ini bisa lebih terpadu, baik yang ada di kabupaten/kota maupun di provinsi,” sebut Heny.
Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sumedang, R Soni Nugahara, mengatakan UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian daerah.
Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki, lebih dari 90 persen pelaku usaha di Jawa Barat merupakan UMKM. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian sekaligus membuka lapangan kerja.
Namun demikian, Soni mengakui UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari akses pasar, permodalan, teknologi hingga kemitraan yang berkelanjutan.
“Eksistensi UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Namun di sisi lain, UMKM masih menghadapi tantangan dalam hal akses pasar, permodalan, teknologi dan kemitraan yang berkelanjutan,” terang Soni.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota terus mendorong terbangunnya pola kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar dan UMKM.
Menurut Soni, kemitraan tidak semestinya dipandang hanya sebagai kewajiban bagi pelaku usaha besar, tetapi harus menjadi peluang yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
“Bagi pelaku usaha besar, UMKM merupakan bagian dari rantai pasok yang kuat. Sementara bagi UMKM, kemitraan dengan pelaku usaha besar menjadi kesempatan untuk naik kelas dan mengembangkan usaha,” tuturnya.
Ia menambahkan, kehadiran SIKERTAS Jabar menjadi langkah konkret untuk mempertemukan kedua kelompok pelaku usaha tersebut melalui sebuah platform digital.
Aplikasi tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pelaku usaha besar yang membutuhkan mitra dengan UMKM yang memiliki kesiapan untuk bekerja sama.
“SIKERTAS hadir sebagai sebuah jembatan digital yang mempertemukan antara pelaku usaha besar yang membutuhkan mitra dengan UMKM yang siap bermitra,” katanya.
Dengan adanya platform tersebut, proses pencarian mitra, pendaftaran hingga pemantauan kemitraan diharapkan dapat dilakukan secara lebih mudah, transparan, cepat dan akuntabel.
Soni pun mengajak seluruh pelaku usaha besar dan UMKM untuk memanfaatkan peluang tersebut. Ia juga berharap para pelaku usaha besar semakin terbuka dalam memberikan ruang kemitraan bagi UMKM lokal.
“Layanan digital ini dapat mempertemukan peluang usaha besar dengan UMKM. Saya berharap seluruh pelaku usaha besar dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dan aplikasi ini,” pungkasnya. (jim)
