RADARSUMEDANG.id, KOTA – Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai salah satu jaring pengaman bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses pangan dan tekanan ekonomi.
Penyaluran bantuan pangan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah menerapkan verifikasi berjenjang untuk memastikan beras CPPD benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kabupaten Sumedang, Iwan Gustiawan, mengatakan proses verifikasi menjadi bagian penting sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat.
“Penyaluran dilakukan melalui proses verifikasi mulai dari desa, kecamatan, hingga petugas teknis agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan,” ujar Iwan di Sumedang, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, verifikasi melibatkan pemerintah desa, kecamatan, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), serta Kepala UPTD. Hasil verifikasi kemudian dituangkan dalam daftar nominatif yang menjadi dasar penyaluran.
Iwan menegaskan, keberadaan CPPD tidak hanya ditujukan untuk menjaga ketersediaan pangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.
“Daftar nominatif menjadi acuan supaya distribusi beras CPPD berjalan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumedang, jumlah penduduk miskin pada 2025 mencapai 105,82 ribu orang atau 8,81 persen dari total penduduk.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memastikan bantuan pangan diberikan kepada warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Di sisi lain, CPPD juga dipersiapkan sebagai cadangan strategis untuk menghadapi kondisi rawan pangan. Hingga 27 Juli 2026, stok CPPD Kabupaten Sumedang tercatat sebanyak 321,1 ton beras.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pengawasan dilakukan sejak proses penyaluran hingga beras diterima oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga terus memantau distribusi untuk mencegah terjadinya kendala maupun penyimpangan.
“Pengawasan tetap dilakukan agar bantuan yang sudah disiapkan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat penerima,” ucap Iwan. (gun)
