RADARSUMEDANG.ID, JATINANGOR – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menerima penghargaan Guinness World Records sebagai penyelenggara pendidikan dan sosialisasi HAM dengan jumlah peserta terbanyak.
Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai, di hadapan 2.300 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Balairiung IPDN, Jumat (21/8) sore.
Pigai mengatakan, capaian tersebut sekaligus memecahkan rekor dunia yang sebelumnya dipegang Kepolisian Ekuador pada 2018 dengan jumlah peserta sekitar 1.700 orang.
“Guinness World Record ini, rekor dunia ini, pertama sebelum kami, tahun 2018 itu dipegang oleh Kepolisian Ekuador. Mereka jumlahnya 1.700 orang,” ujar Natalius.
Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari masifnya kegiatan pendidikan dan sosialisasi HAM yang dilakukan Kementerian HAM di berbagai daerah.
Sosialisasi tersebut di antaranya dilaksanakan di Kalimantan Barat dengan hampir 6.000 peserta, Mandailing Natal sekitar 6.000 peserta, serta Universitas Negeri Gorontalo yang diikuti sekitar 5.000 peserta.
Selain itu, kegiatan serupa juga digelar di Sumatera Utara dengan melibatkan sekitar 16 hingga 17 universitas dan diikuti sekitar 4.700 peserta.
“Setelah kami diikuti betul, Kementerian HAM juga ada unit Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia yang secara kencang, gencar sosialisasi hak asasi manusia dan membangun kesadaran HAM di seluruh Indonesia,” katanya.
Natalius menegaskan, pendidikan dan penyuluhan HAM merupakan bagian dari tugas utama Kementerian HAM sebagaimana mandat Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156.
“Satu tugas yang diberikan oleh presiden kepada saya sebagai Menteri HAM dan Kementerian HAM sebagai institusi adalah tugas pendidikan dan penyuluhan. Hari ini kami sudah pecahkan rekor dunia,” tegasnya.
Ia berharap penghargaan internasional tersebut tidak berhenti sebagai sebuah pencapaian seremonial. Menurutnya, rekor dunia itu harus menjadi pemicu untuk memperbaiki iklim HAM di Indonesia melalui penguatan regulasi dan berbagai langkah nyata.
“Penghargaan dunia ini harus kami tunjukkan dengan perbaikan iklim hak asasi manusia di dalam negeri,” ujarnya.
Natalius menambahkan, penghargaan tersebut diharapkan dapat merangsang seluruh pihak untuk terus memperkuat kesadaran dan perlindungan HAM di Tanah Air.
“Kami dapat penghargaan ini, tujuannya adalah merangsang kita untuk memperbaiki iklim dari dalam. Berbagai peraturan harus kita hadirkan,” tuturnya. (gun)
