RADARSUMEDANG.id, SUMEDANG – Polemik yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mendapat perhatian langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pria yang akrab disapa KDM itu memastikan Pemprov Jabar membentuk tim investigasi untuk mengungkap duduk perkara kasus tersebut secara objektif.
Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi melalui sebuah video pendek yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, KDM meminta semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan persoalan sebelum hasil investigasi disampaikan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif. Bukan berdasarkan opini atau asumsi,” kata Dedi.
Dia juga mengimbau masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk menahan diri. Menurutnya, informasi mengenai kasus tersebut perlu terlebih dahulu diverifikasi agar tidak berkembang menjadi opini yang justru memperkeruh keadaan.
“Untuk itu kepada semua pihak mohon bersabar. Sebelum hasil investigasi kami sampaikan, tidak dulu memberikan opini atau narasi,” ujarnya.
Polemik tersebut mencuat setelah beredar dokumen konsultasi hukum dan pesan berantai di media sosial yang memuat sejumlah tuduhan terhadap Wakil Bupati Sumedang. Dalam dokumen yang beredar, disebutkan adanya dugaan kekerasan seksual, penganiayaan, penyekapan hingga intimidasi terhadap seorang sekretaris pribadi (sekpri) berinisial RY.
Peristiwa tersebut disebut-sebut terjadi di Rumah Dinas Wakil Bupati Sumedang pada 17 Agustus 2026. Namun, hingga kini tuduhan tersebut masih berupa dugaan dan klaim sepihak. Belum ada kesimpulan resmi dari aparat penegak hukum yang menyatakan tuduhan tersebut terbukti.
Dalam narasi yang beredar, dugaan kejadian disebut berlangsung dalam dua waktu. Pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB, RY dikabarkan datang ke rumah dinas untuk menghitung uang operasional. Pada kesempatan itu, muncul tuduhan adanya tindakan pelecehan fisik.
Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, RY disebut kembali dipanggil ke rumah dinas. Dalam dokumen yang beredar, disebutkan adanya dugaan interogasi, penganiayaan, intimidasi, hingga penyitaan telepon seluler.
Narasi tersebut juga menyeret sejumlah pihak lain. Selain nama istri Wabup, terdapat pula nama seorang anggota DPR RI dan seorang oknum polisi yang disebut sebagai ajudan. Namun, seluruh informasi tersebut masih harus diverifikasi dan belum dapat dijadikan sebagai kesimpulan mengenai terjadinya tindak pidana.
Dalam perkembangan berikutnya, beredar pula informasi mengenai dugaan penghentian CCTV di rumah dinas serta mutasi RY ke BPKAD Sumedang. RY juga disebut sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD Umar Wirahadikusumah.
Di tengah derasnya informasi di ruang digital, M. Fajar Aldila telah memberikan bantahan. Wabup Sumedang itu menegaskan tuduhan mengenai penyekapan dan kekerasan seksual terhadap RY tidak benar dan tidak berdasar.
Fajar juga mengaku terkejut dengan munculnya pesan berantai tersebut. Pihaknya menyatakan tengah mendalami sumber informasi yang beredar untuk meluruskan persoalan dan mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sementara itu, informasi yang beredar di publik juga sempat memunculkan narasi bahwa pihak sekpri membantah adanya insiden penyekapan. Kondisi tersebut semakin menunjukkan perlunya verifikasi menyeluruh terhadap berbagai informasi yang berkembang.
Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat tetap meminta persoalan tersebut ditangani secara transparan. Mereka mendorong aparat kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah sesuai ketentuan agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi berkepanjangan.
Kini, bola berada di tangan Pemprov Jawa Barat melalui tim investigasi yang dibentuk KDM. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi sekaligus menjawab berbagai informasi yang telanjur beredar di ruang publik.
Untuk sementara, KDM meminta semua pihak menahan diri dan tidak mengeluarkan opini sebelum proses investigasi selesai.(rik)
