RADARSUMEDANG.id — Memasuki musim hujan, Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi banjir, longsor, hingga dampak bencana hidrometeorologi lainnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Hj Tuti Ruswati menggelar
Rapat antisipasi bencana menjelang musim hujan bertempat di Ruang Rapat Sekda, Selasa (15/09/2026).
Sekda Tuti menegaskan, seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat melakukan langkah antisipasi menghadapi musim penghujan.
“Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat hari Senin kemarin. Kita sudah mengidentifikasi titik-titik yang perlu diantisipasi menghadapi musim penghujan, sekarang masing-masing SKPD harus segera menindaklanjutinya sesuai tupoksi,” ujar Tuti.
Ia menekankan, Setiap SKPD harus memiliki tanggung jawab yang jelas, mulai dari penanganan pohon rawan tumbang, jalan dan tebing, drainase, sungai, hingga kawasan pertanian.
“Saya tegaskan, jangan menunggu bencana terjadi. SKPD harus melakukan langkah preventif. Yang menjadi kewenangan PUTR segera ditindaklanjuti, DLHK mengidentifikasi dan menangani pohon rawan tumbang, BPBD memperkuat kesiapsiagaan dan normalisasi sungai, Dishub menyiapkan rambu serta pengamanan jalan, dan perangkat daerah lainnya juga bergerak sesuai kewenangannya,” tegasnya.
Tuti juga meminta perhatian khusus terhadap sejumlah titik rawan longsor dan banjir lainnya, termasuk Lebak Huni–Mergalaksana, Cijeler–Bangbayang, TegalManggung Cimanggung, serta sejumlah sungai yang membutuhkan pengerukan.
“Yang sudah teranggarkan segera dilaksanakan, sementara yang belum teranggarkan harus segera diidentifikasi kebutuhan dan skala prioritasnya untuk kita tindaklanjuti melalui anggaran perubahan. Jangan sampai persoalan anggaran kemudian membuat kita terlambat melakukan antisipasi,” katanya.
Menurut Tuti, kesiapsiagaan juga harus menyentuh sektor pertanian, khususnya dalam mengantisipasi perubahan kondisi lahan sawah memasuki musim hujan.
“Di bidang pertanian juga harus diantisipasi. Sawah yang sebelumnya kering harus dipersiapkan menghadapi hujan, termasuk ketersediaan sarana pendukungnya. Karena ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, di beberapa wilayah juga berpotensi terjadi longsor dan banjir,” ujarnya.
Tuti kembali menegaskan bahwa seluruh SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur.
“Saya harap tidak ada SKPD yang merasa ini hanya tugas BPBD. Ini tugas kita bersama. Masing-masing dinas punya peran sesuai tupoksinya. Saya minta segera turun ke lapangan, cek kondisinya, lakukan intervensi dan pastikan masyarakat terlindungi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang Bambang Rianto mengatakan, tanah longsor dan banjir masih menjadi bencana hidrometeorologi yang perlu mendapat perhatian serius di Kabupaten Sumedang.
“Dari data yang telah kami kumpulkan sampai tanggal 14 September 2026, kejadian tanah longsor dan banjir masih mendominasi bencana yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Potensi longsor juga tersebar di hampir seluruh wilayah, baik di kawasan permukiman maupun di sepanjang ruas jalan,” ujar Bambang.
Ia menyebutkan, ada beberapa wilayah yang rawan longsor
di antaranya Tanjungkerta, Sukasari, Sumedang Selatan, Situraja, Pamulihan, Cimanggung, Surian, Jatinunggal dan Cibugel. Selain itu, terdapat 26 kecamatan yang memiliki potensi longsor pada kawasan permukiman.
Menurut Bambang, Pada ruas jalan nasional, beberapa titik yang perlu diwaspadai berada di Cadas Pangeran, Cigendel dan Cijelag-Tomo. Sementara pada jalan provinsi, di antaranya terdapat di Panisan, Wado dan Lingkar Jatigede.
“Untuk ruas jalan, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Ketika terjadi longsor, penanganan dilakukan secepat mungkin dengan mengerahkan personel maupun alat berat untuk membersihkan material dan memastikan akses masyarakat bisa kembali normal,” katanya.
Bambang mengatakan sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian antara lain Jatinangor, Cimanggung, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tomo dan Ujungjaya.
Sebagai bagian dari upaya penanganan dan mitigasi banjir, BPBD bersama unsur terkait juga telah melakukan penanganan pada sejumlah aliran sungai, di antaranya Sungai Cimande, Sungai Cikeruh, Sungai Cileuleuy dan Sungai Cikandung.
“Penanganan tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Kami juga melakukan langkah-langkah mitigasi, termasuk penanganan aliran sungai, pemantauan wilayah rawan serta kesiapsiagaan personel dan peralatan. Ini penting untuk mengurangi risiko dan dampak apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi,” pungkas Bambang.(cwp)
