Oleh: Dr. Ade Jamarudin, SS, MA
RADARSUMEDANG.id — Belakangan ini, ruang publik digital dan media sosial Indonesia dihebohkan oleh maraknya narasi sensasional mengenai peniadaan atau pembatasan tradisi tahlilan di beberapa daerah. Narasi yang beredar dengan cepat di tengah masyarakat sering kali dibungkus dengan judul yang provokatif, seolah-olah lembaga ulama atau otoritas keagamaan telah melarang aktivitas tahlil dan doa kematian karena dinilai “merepotkan serta memakan harta anak yatim”.
Frame media yang dangkal dan terburu-buru ini secara perlahan namun pasti mulai menimbulkan kekeruhan paham dan kereresahan di tengah umat Islam Nusantara. Bagi masyarakat awam, muncul kebingungan mendasar: Apakah pembacaan kalimat Thayyibah, ayat-ayat al-Qur’an, serta doa bersama untuk ahli kubur kini telah bergeser hukumnya menjadi haram?
Sebagai akademisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sekaligus pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), saya merasa berkewajiban secara moral dan keilmuan untuk mendudukkan persoalan ini pada porsi hukum Islam (fiqih) yang tepat dan presisi. Tahlil sebagai amaliah zikir tidak boleh dicampuradukkan atau dikaburkan begitu saja dengan dinamika konsumsi dan pembiayaan acara yang menyertainya. Kegagalan dalam memisahkan antara dzat al-ibadah (hakikat ibadah) dan al-umur al-kharijah (faktor luar seperti konsumsi) inilah yang memicu kekeliruan fatal dalam menilai tradisi tahlilan di tanah air.
Memisahkan Zikir dari Jamuan: Distorsi Pemahaman Hukum
Secara metodologis (manhajiyyah), dalam kaidah ushul fiqih dikenal prinsip pemisahan hukum. Pembacaan kalimat laa ilaaha illallah, surah Yasin, tasbih, serta shalawat kepada Nabi SAW adalah ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah yang disepakati kesunnahannya (mustahabbah) oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), khususnya madzhab Syafi’i yang menjadi arus utama masyarakat Nusantara. Allah SWT secara eksplisit memerintahkan dalam Surah Al-Ahzab ayat 41: “Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.”
Doa dan pengiriman pahala bacaan Al-Qur’an (Ihdai’ at-Thawab) kepada mayit juga memiliki landasan dalil yang kuat, baik dari hadis-hadis shahih maupun ijma’ ulama khalaf dan salaf. Lantas, mengapa ibadah mulia ini kemudian dituduh “memakan harta anak yatim”? Jawabannya terletak pada jamuan makanan atau hidangan yang disajikan saat acara berlangsung. Apabila keputusan ulama di daerah tertentu menyoroti beban keuangan keluarga duka, maka yang ditata atau dilarang sesungguhnya adalah praktek pembebanan biaya finansial kepada keluarga yang sedang tertimpa musibah, lebih-lebih jika dana tersebut bersumber dari harta warisan yang di dalamnya terdapat hak anak-anak yatim (mahjur ‘alaih) yang belum baligh.
Kajian Kitab Kuning: Larangan Memakan Harta Yatim vs Kebiasaan Tahlil
Literatur fiqih klasik madzhab Syafi’i yang menjadi rujukan ulama Pesantren Nusantara sejatinya telah tuntas dan sangat tegas membahas masalah ini sejak ratusan tahun lalu. Dalam kitab I’anatut Thalibin karya Syekh Abu Bakar Syatha, disinggung mengenai hukum menyajikan makanan oleh keluarga mayit (niyahah atau ja’al at-tha’am):
“Adapun menyediakan makanan oleh keluarga mayit dan mengundang orang-orang untuk berkumpul di sana adalah perbuatan bid’ah yang tidak disukai (makruh), dan hukumnya menjadi haram apabila biaya penyediaan makanan tersebut diambil dari harta peninggalan (tirkah) yang di dalamnya terdapat hak anak yatim atau ahli waris yang belum dewasa.”
Maka, letak keharamannya sangat jelas: Bukan pada zikir atau tahlilnya, melainkan pada penggunaan harta waris anak yatim secara tidak sah (a-kli amwal an-nas bil-bathil) untuk membiayai pesta atau jamuan. Allah SWT memperingatkan dengan sangat keras dalam Surah An-Nisa ayat 10: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.”
Oleh karena itu, menjadikan alasan “melindungi harta anak yatim” sebagai dalih untuk menghapuskan tradisi tahlil dan doa bersama adalah sebuah fallacy (kesesatan berpikir). Ibarat menemukan piring yang kotor saat hendak makan, tindakan yang bijak adalah membersihkan piringnya, bukan membuang seluruh makanan beserta wadahnya.
Reaktualisasi Fiqih Ta’ziyah Nusantara
Tradisi awal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat Ja’far bin Abi Thalib RA gugur dalam Perang Mu’tah adalah tetangga dan kerabat yang justru mengirimkan makanan untuk keluarga yang berduka (i’dad at-tha’am). Rasulullah SAW bersabda: “Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja’far, karena sungguh telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan (kesusahan) mereka.” (HR. Abu Dawud & Tirmidzi).
Di Indonesia, kearifan lokal Nusantara sejatinya telah mengadopsi prinsip solidaritas ini melalui konsep gotong royong atau perelek/beras jimat. Dalam tradisi tahlilan di banyak wilayah Jawa dan Sunda, tetangga dekat datang membawa sembako, beras, hingga bantuan tunai untuk diserahkan kepada keluarga duka. Jika ada keluarga miskin atau keluarga yang meninggalkan anak yatim, masyarakat sekitarlah yang menjamu para jamaah zikir, bukan sebaliknya.
Apabila ada fenomena di mana keluarga duka yang tergolong miskin atau memiliki anak yatim malah terbebani harus berutang demi menyajikan konsumsi mewah saat tahlilan, maka di sinilah peran ulama, MUI, dan tokoh masyarakat untuk meluruskan penyimpangan budaya tersebut. Yang harus diubah adalah pemahaman kebudayaannya, bukan menghapuskan majlis zikirnya.
Sebagai penutup, kita harus secara bijak dan kritis menyikapi berita serta framing media yang berpotensi memecah belah dan mengikis tradisi keagamaan masyarakat. Tahlilan bukan sekadar kegiatan ritual kematian, tetapi merupakan institusi sosial-keagamaan yang menyatukan masyarakat, mempererat silaturahmi, serta menjadi sarana pendidikan ketauhidan dan pengingat kematian (dzikrul maut).
Para ulama Nusantara tidak boleh tinggal diam melihat amaliah ahlussunnah wal jama’ah didiskreditkan akibat kesalahpahaman penafsiran hukum. Poin penting yang harus disepakati dan diteladani bersama adalah:
- Majelis Tahlil, Yasinan, dan Doa bersama tetap merupakan amaliah sunnah yang penuh keberkahan dan harus terus dilestarikan.
- Penggunaan harta anak yatim atau harta warisan yang belum dibagi untuk pembiayaan konsumsi/jamuan hukumnya adalah haram secara mutlak menurut fiqih Islam.
- Masyarakat dan tetangga wajib menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW dengan memberikan bantuan makanan serta dukungan finansial kepada keluarga duka, sehingga tahlilan berjalan tanpa membebani tuan rumah sedikit pun.
Mari kita nilai tradisi tahlil dari esensi nilai tauhid dan spiritualitasnya, bukan semata-mata dari bungkus konsumsinya. Dengan pemahaman fiqih yang lurus dan proporsional, kita dapat menjaga kemurnian syariat Islam sekaligus merawat tradisi luhur keagamaan Nusantara demi terciptanya ketenteraman di tengah-tengah umat.(*)
*)Pengurus MUI Kabupaten Sumedang & Dosen UIN Bandung
