RADARSUMEDANG.id, JATINANGOR – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) segera memasuki tahap operasional. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan manajer sekaligus melakukan verifikasi dan validasi terhadap bangunan fisik gudang dan gerai KDKMP di berbagai daerah.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, kesiapan operasional KDKMP semakin dekat setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola koperasi tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi manajer KDKMP. Para manajer tersebut selanjutnya akan dipersiapkan untuk ditempatkan di masing-masing daerah.
“Perpresnya sudah ditandatangani presiden, kemudian manajer kopdesnya besaran gaji dan tunjangannya sudah ditetapkan, dan akan sudah mulai dipersiapkan untuk ditempatkan di KDKMP di masing-masing daerah,” kata Ferry usai menghadiri kegiatan di Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (23/9).
Menurut Ferry, proses verifikasi dan validasi bangunan fisik, termasuk gudang dan gerai KDKMP, juga tengah berlangsung. Tahapan tersebut dilakukan sebelum koperasi mulai menjalankan kegiatan operasional.
“Proses verifikasi validasi bangunan fisik gudang dan gerai juga sudah sedang dilakukan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita sudah siap untuk mulai persiapan operasionalnya,” ujarnya.
Ferry juga membantah adanya KDKMP yang sengaja dibangun jauh dari permukiman warga. Pernyataan itu disampaikan menyusul beredarnya video yang memperlihatkan bangunan KDKMP berada di lokasi yang tampak sepi, termasuk bangunan di tepi laut di Jember, Jawa Timur.
Ia menilai sejumlah video yang menyoroti lokasi KDKMP tersebut tidak menggambarkan kondisi secara utuh. Ferry menyebut pihak yang membuat konten tersebut merupakan pihak yang tidak mendukung keberadaan KDKMP.
“Yang bikinnya nyorotnya dari kuburan. Itu orang yang memang nggak suka dengan KDKMP,” kata Ferry.
Ferry menyebut pembangunan KDKMP telah dilakukan dalam jumlah besar di berbagai daerah. Dari sekitar 23 ribu KDKMP yang telah selesai dibangun, sebanyak 17 ribu di antaranya masih menjalani proses verifikasi dan validasi.
Pemerintah menargetkan seluruh tahapan persiapan tersebut dapat segera dituntaskan sehingga KDKMP dapat mulai beroperasi dan menjalankan fungsi ekonominya di tingkat desa dan kelurahan. (gun)
