RADARSUMEDANG.id — Gagasan dan kebijakan pemerintah pada akhirnya harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, kepemimpinan transformatif diperlukan untuk memastikan setiap keputusan tidak berhenti pada konsep, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan dalam kehidupan warga.
“Sebuah gagasan harus berakhir pada dampak, untuk mewujudkannya diperlukan kemauan, keikhlasan, dan kemampuan untuk melaksanakan gagasan,” ujar Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Dr. Tata Cipta Dirgantara, M.T. saat membagikan materi tentang kepemimpinan transformatif dalam kegiatan Reform Corner di Gedung Negara, Jumat (25/9/2026).
Kepemimpinan transformatif tidak hanya berbicara mengenai perubahan teknologi atau sistem kerja, tetapi juga perubahan cara berpikir dan cara bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Yang kita perlukan adalah memanusiakan manusia pada saat membuat kebijakan atau keputusan,” ujar Prof Tata.
Dalam pengambilan kebijakan, lanjut Prof Tata, kepemimpinan spiritual juga memiliki peran penting. Nilai-nilai luhur menjadi arah dalam merumuskan kebijakan, sedangkan amanah publik memberikan arah ketika pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak sederhana.
Prof. Tata menekankan pentingnya kepemimpinan yang melayani. Menurutnya, pemimpin bukan hanya pihak yang memberikan instruksi, melainkan menjadi pendorong perubahan.
Prof Tata juga menyoroti pentingnya transformasi digital untuk mempercepat pekerjaan pemerintah. Namun, teknologi tetap harus ditempatkan sebagai alat. Unsur manusia tetap menjadi bagian yang paling penting dalam memastikan teknologi menghasilkan manfaat bagi masyarakat. “Dari layanan digital menuju keputusan yang lebih cerdas melalui data, pengetahuan, dan penilaian manusia yang harus digunakan bersama untuk memilih tindakan yang paling berguna,” katanya.
Dalam konteks Kabupaten Sumedang, Prof. Tata melihat modal digital yang dimiliki daerah sudah memadai. Namun, ukuran keberhasilan transformasi digital tidak cukup dilihat dari tersedianya aplikasi, sistem, atau infrastruktur digital. Keberhasilan harus diukur sampai pada dampaknya terhadap warga.
Ia mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan cara belajar langsung dari persoalan nyata. Aparatur dapat memilih satu masalah pelayanan yang penting, kemudian menggunakan persoalan tersebut sebagai ruang belajar untuk meningkatkan kemampuan mengolah data, memahami kebutuhan warga, dan menyelesaikan masalah secara langsung. “Belajar dari pekerjaan nyata. Pilih satu masalah layanan yang penting, kemudian latih data, layanan warga, dan penyelesaian masalah langsung pada kasus tersebut,” katanya.
Penggunaan data juga membutuhkan tata kelola bersama. Data yang digunakan untuk menghasilkan keputusan publik tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi dan kesepahaman antarorganisasi.
Begitu pula dengan kecerdasan buatan (AI).
Prof. Tata menyampaikan bahwa AI dapat membantu aparatur pada tugas-tugas yang tepat sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Namun, pemanfaatannya tetap perlu diarahkan untuk mendukung kemampuan manusia dalam mengambil keputusan.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir berharal Reform Corner membuka ruang bagi ASN untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang relevan dengan perubahan lingkungan strategis pemerintahan.
Melalui materi kepemimpinan transformatif, perubahan diharapkan tidak berhenti pada perubahan sistem dan teknologi, tetapi berujung pada perubahan cara kerja pemerintah yang semakin mampu memahami kebutuhan warga dan menghadirkan pelayanan yang lebih bermanfaat. “Ini adalah ikhtiar kami untuk memberikan ruang bagi para ASN untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang akan mengubah pola pikir dan cara kerja kita agar lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih tepat. Dunia terus berubah, sehingga cara kita bekerja juga harus terus berubah,” ujar Bupati Dony.(cwp)
