RADARSUMEDANG.id — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendorong perubahan pola pikir dan cara kerja aparatur sipil negara (ASN) agar mampu menjawab perubahan zaman yang semakin cepat. Transformasi pemerintahan tidak cukup berhenti pada digitalisasi, tetapi harus bermuara pada lahirnya pemerintahan yang cerdas, adaptif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat membuka kegiatan Reform Corner bertema “Dari Digital Government Menuju Intelligent & Livable Sumedang” di Ruang Depan Gedung Negara Sumedang, Jumat (25/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Staf Ahli, serta seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Reform Corner menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T., IPU, ASEAN Eng dan Prof. (HC) Bambang Susantono, M.C.P., M.S.C.E., Ph.D.
Bupati Dony mengatakan, Reform Corner merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membangun budaya belajar sekaligus membuka ruang bagi ASN untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang relevan dengan perubahan lingkungan strategis pemerintahan.
“Ini adalah ikhtiar kami untuk memberikan ruang bagi para ASN untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang akan mengubah pola pikir dan cara kerja kita agar lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih tepat. Dunia terus berubah, sehingga cara kita bekerja juga harus terus berubah,” ujar Dony.
Menurutnya, perubahan yang begitu cepat menuntut ASN untuk terus memperbarui pengetahuan dan meningkatkan kapasitas. Aparatur yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman akan menghadapi risiko tertinggal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dony menekankan, pengetahuan yang diperoleh dalam Reform Corner tidak boleh berhenti sebagai wawasan, tetapi harus diterjemahkan menjadi gagasan dan aksi nyata di masing-masing perangkat daerah.
“Melalui kegiatan ini, kita harus mendapatkan inspirasi dari setiap materi dan paparan yang disampaikan. Karena kalau kita mau belajar, pasti akan ada sesuatu yang menginspirasi kita untuk mengeksekusinya. Jadi, kita harus memastikan gagasan turun menjadi narasi, kemudian turun menjadi eksekusi,” katanya.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan Reform Corner bukan sekadar terlaksananya kegiatan, melainkan munculnya gagasan baru yang kemudian diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Setelah kegiatan ini, harus ada gagasan yang diterima dan kemudian dipraktikkan di dinas masing-masing. Kalau itu terjadi, berarti Reform Corner ini benar-benar berdaya guna dan berhasil guna,” tegasnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara menjelaskan bahwa pemerintahan masa depan tidak cukup hanya mengandalkan sistem digital. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu mengintegrasikan kepemimpinan, sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan data untuk menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat.
“Persoalan pemerintah saat ini bukan kekurangan program, tetapi cara kerja yang harus berubah,” ujarnya.
Menurut Tatacipta, kepemimpinan pemerintahan setidaknya harus menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, memahami arah dan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, memastikan tujuan tersebut dijalankan secara konsisten. Ketiga, mampu menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan dengan pendekatan baru yang inovatif dan didukung data berkualitas.
“Pemimpin harus mampu menggerakkan orang lain mencapai tujuan dengan cara-cara baru yang inovatif, menggunakan data yang berkualitas untuk mempercepat pencapaian tujuan,” katanya.
Melalui Reform Corner, Pemerintah Kabupaten Sumedang menargetkan lahirnya perubahan konkret dalam pola pikir, pola kerja, dan kualitas pengambilan keputusan ASN, sehingga transformasi digital yang telah dibangun dapat berkembang menuju pemerintahan yang semakin cerdas sekaligus mampu menciptakan Sumedang yang semakin baik.(cwp)
