RADARSUMEDANG.id — Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif membantu warga yang masih kesulitan mengakses layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Menurutnya, upaya memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial terdata dalam sistem Perlinsos tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat hingga tingkat desa dan lingkungan.
Hal itu disampaikan Bupati Dony usai mendampingi kunjungan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ke Sekolah Rakyat Sumedang di Kecamatan Ujungjaya, Kamis (1/10/2026).
Dony mengatakan, sejumlah unsur di tingkat bawah seperti operator desa, penyuluh agama, RT, RW hingga seluruh pimpinan perangkat daerah dapat berperan sebagai agen Perlinsos.
“Operator desa, penyuluh agama, seluruh pimpinan SKPD, RT dan RW juga menjadi agen Perlinsos. Jadi semuanya ikut membantu masyarakat yang belum terdaftar,” kata Dony.
Ia menjelaskan, Pemkab Sumedang juga terus mengintegrasikan layanan Perlinsos dalam berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Konsep tersebut dilakukan melalui cross cutting program, sehingga layanan Perlinsos dapat hadir bersamaan dengan pelayanan publik lainnya.
Salah satunya melalui Gebyar Pelayanan Publik yang dilaksanakan hingga tingkat desa dan dikolaborasikan dengan Gebyar Perlinsos.
Dengan pola tersebut, masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan publik secara langsung juga dapat sekaligus memperoleh pendampingan terkait data Perlinsos.
“Misalnya ada cek kesehatan gratis atau Si Moyan dari Disdukcapil, di situ ada petugas yang membantu masyarakat untuk mengecek desilnya. Kalau belum memasukkan data ke Perlinsos, dibantu oleh petugas dengan menggunakan akun Identitas Kependudukan Digital (IKD),” terang Dony.
Dony menyebutkan, pola pelayanan terintegrasi tersebut turut mendorong capaian pendataan Perlinsos di Kabupaten Sumedang yang kini telah mencapai lebih dari 52 persen.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong kecamatan dan desa untuk aktif melakukan pendataan dan memastikan masyarakat yang membutuhkan masuk dalam sistem Perlinsos.
“Alhamdulillah Sumedang sudah 52 persen lebih capaiannya. Inilah ikhtiar kami bagaimana kecamatan dan desa terus mendaftarkan Perlinsos,” ujarnya.
Menurut Dony, pembenahan data tersebut penting untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial ke depan.
Pasalnya dengan data yang semakin baik, pemerintah dapat melihat masyarakat yang memang masih layak menerima bantuan maupun mereka yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria.
Dengan demikian, bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Selama ini kan banyak yang seharusnya layak mendapatkan bantuan tetapi tidak terakomodir. Kemudian ada yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial tetapi ternyata mendapat bantuan. Ini yang harus kita benahi,” ucapnya.
Dony juga mengimbau masyarakat yang belum terdata agar segera mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam sistem Perlinsos Digital.
Bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan hasil pemutakhiran data, pemerintah juga menyediakan mekanisme sanggah.
“Kalau masih tidak masuk, ada opsi untuk sanggah. Misalkan masuk desil 6 sampai 10, padahal kenyataannya tidak mampu, bisa melakukan sanggah,” katanya.
Ia menambahkan, terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi penilaian kelayakan dalam sistem data sosial. Karena itu, masyarakat yang merasa datanya belum sesuai perlu melakukan pengecekan dan menggunakan mekanisme yang tersedia untuk melakukan perbaikan.
Dony menilai, keberhasilan pembenahan data Perlinsos membutuhkan orkestrasi seluruh komponen. Untuk itu, ia terus mendorong agar kesadaran mengenai pentingnya pendataan Perlinsos menyebar hingga ke tingkat masyarakat.
Bahkan, dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah, ia kerap menjadikan pendataan Perlinsos sebagai bagian dari interaksi dengan masyarakat.
“Saya kalau sambutan kemudian ada kuis berhadiah, selalu bertanya siapa yang belum daftar Perlinsos Digital, siapa yang sudah, dan siapa yang menjadi agen Perlinsos,” ungkapnya.
Jika dalam kegiatan tersebut terdapat warga yang belum terdaftar, agen Perlinsos yang hadir didorong untuk langsung membantu proses pendaftarannya.
“Misalkan ada lima orang agen dan ada sepuluh orang yang belum daftar Perlinsos, maka saat itu agen harus membantu yang belum daftar,” imbuh Dony.
Dony berharap pola tersebut dapat membangun kesadaran bersama bahwa pemutakhiran data Perlinsos merupakan bagian penting dalam memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran.
“Dengan cara ini resonansinya akan ke mana-mana bahwa Perlinsos sedang menjadi perhatian pemerintah pusat,” pungkasnya. (jim)







