RADARSUMEDANG.ID – Para pelaku usaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pariwisata Sumedang menyatakan, bahwa saat ini para pelaku usaha di Sumedang telah mengibarkan bendera kuning, sebagai entitas matinya pariwisata di Sumedang.
Bendera kuning ini juga menandakan sebagai waktu yang tepat untuk kebangkitan pariwisata di Sumedang.
Karenanya, sekumpulan para pelaku industri wisata berkumpul bersama membahas keluh kesah mereka selama kebijakan pembatasan demi pembatasan yang dilakukan pemerintah yang secara langsung telah berdampak pada sektor industri wisata.
Adapun yang menjadi usulan dari mereka-mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pariwisata Sumedang diantaranya;
Regulasi Bansos bagi terkena dampak kebijakan dari mulai PSBB dan sekarang PPKM utuk para pelaku industri Pariwisata segera disalurkan. Mengingat sampai di keluarkan kebijakan PSBB dan PPKM, para pelaku Industri Pariwisata belum maksimal menerima bantuan, bahkan ada yg belum pernah nerima sama sekali.
Oleh sebab itu disini pihaknya sangat menanti-nanti upaya pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan upaya pertolongan kepada pelaku usaha.
Kondisi saat ini kata Nana, selain tidak bisa membayar gaji karyawan para pelaku usaha juga tidak bisa membayar kewajiban maupun operasional. Mengingat kondisi Covid ini sudah lama berlangsung, dan kami juga belum mendapatkan upaya penyelamatan.
Untuk itu pihaknya memberikan tiga hal berkaitan dengan kondisi para pelaku usaha dan karyawan yang ada di perusahaan kami.
“Mohon beri kesempatan kami untuk membuka usaha dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Karena jika berbicara bantuan stimulus sifatnya hanya sementara. Untuk itu bagi bisnis dan usaha kami, hanya satu kebijakan yaitu berikan kesempatan kepada kami untuk membuka kembali usaha kami,” kata H. Nana di Kampung Karuhun, Desa Citengah, Sumedang Selatan, Kamis (29/7).
Disamping itu pula, berkali-kali disampaikan pihaknya menyatakan siap menjadi bagian untuk percepatan vaksinasi dan percepatan kebangkitan ekonomi di Kabupaten Sumedang
Oleh karenanya, pihaknya berharap ada kepedulian baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk bisa mengakomodir apa yang menjadi keluhan kami.
Memang kami sadari bahwa PPKM adalah kebijakan pusat dan pemerintah daerah hanya melaksanakan saja. Tetapi kami berharap apa yang menjadi keluh kesah kami kepada pemerintah daerah bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.
Termasuk kami juga berharap ada kebijakan dari pemerintah daerah dalam rangka relaksasi terhadap para pelaku usaha
Menutup pembicaraannya, H. Nana yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumedang menegaskan pihaknya ingin menjadi bagian yang menyelesaikan permasalahan demi permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pelaku usaha.
“Tentunya kami siap duduk bersama mendiskusikan hal ini. Bendera kuning ini merupakan simbol matinya pariwisata. Jika tidak diselamatkan maka pariwisata di Sumedang akan mati,” pungkas Nana. (jim)
