RADARSUMEDANG.id, JAKARTA- Guna memperjuangkan Produk UMKM Kabupaten Sumedang, Bupati Kabupaten Sumedang Dony Ahmad Munir berkunjung ke kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Jakarta menemui kepalanya, Azwar Anas, Selasa (22/2-2022).
Kegiatan tersebut juga dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih kredibel, berkualitas dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Dijelaskan Bupati, ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan itu, pertama mengenai komitmen Pemkab Sumedang untuk meningkatkan keterlibatan produk-produk UMKM agar bisa masuk dalam marketplace dan e-katalog lokal.
“Kami berkomitmen, produk UMKM di kami bisa masuk marketplace dan bagian pengadaan barang dan jasa. Harapan kami produk UMKM kami juga bisa masuk di sistem lainnya yang difasilitasi oleh LKPP, baik di e-katalog dan sebagainya,” jelasnya.
Kedua, kata Bupati, keinginannya agar di tahun 2022 ada percepatan penyerapan APBD yang bertujuan supaya bisa menggerakman ekonomi daerah dan hasil pembangunannya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Untuk percepatan penyerapan anggaran ini kami membutuhkan dukungan vokasi, pembinaan SDM dan juga pemberian arahan, terutama peningkatan kompetensi SDM bidang pengadaan barjas pemerintah,” ujarnya.
Dan yang ketiga, lanjut Bupati, kami meminta kepada Kepala LKPP agar Sumedang bisa dijadikan pilot project pengadaan barang dan jasa yang masuk dalam e-katalog di belanja langsung.
“Mudah-mudahan Sumedang bisa menjadi piloting e-katalog, menyambung program antara Pemkab Sumedang dengan LKPP,” harapnya.
Mendengar apa yang disampaikan Bupati, Kepala LKPP RI Azwar Anas merespon positif keinginan Kabupaten Sumedang dapat memenuhi target porsi anggaran 40% bagi UMK dan selama proses tersebut dapat didampingi oleh LKPP.
Menurut Azwar Anas, Bupati Dony sangat concern dan sudah memiliki goodwill untuk mendorong UKM masuk e-katalog lokal, toko daring dan belanja pengadaan.
“Terima kasih kepada bupati karena memiliki goodwill untuk mendorong UKM masuk e-katalog lokal, toko daring dan belanja pengadaan sebagai bagian percepatan ekonomi daerah. Dengan langkah ini, katalog nasional dapat kita optimalkan dan lokal kita perkuat,” sambutnya.
Dikatakan Anas, dirinya juga menyambut baik komitmen Pemkab Sumedang mempercepat penyerapan APBD melalui pengadaan barang dan jasa untuk menggerakkan ekonomi karena sejalan dengan komitmen LKPP.
“Apa yang menjadi komitmen Pemda Sumedang sejalan dengan komitmen LKPP yaitu Produk dalam negeri tumbuh, usaha mikro kecil tangguh, daerah sejahtera, Indonesia maju,” jelas Anas.
Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Setya Budi Arijanta menambahkan, sebagai pengelola katalog lokal, Sumedang perlu melakukan identifikasi produk dari UKM yang dapat dimasukkan ke katalog lokal.
“Saat ini syarat masuk menjadi penyedia katalog sudah dipermudah, sehingga UKM bisa masuk menjadi penyedia di katalog lokal kapanpun,” tuturnya.(cwp)
