RADARSUMEDANG.ID, KOTA–Kelompok Tani (Poktan) Perkebunan Margawindu mengaku kecewa karena kawasan perkebunan teh Margawindu-Cisoka kembali disalahkan sebagai penyebab terjadinya banjir bandang di Citengah-Cipancar baru-baru ini.
Mereka mengaku heran dengan tuduhan banyaknya berdiri bangunan liar yang telah mengganggu vegetasi lahan di kawasan tersebut sehingga tidak lagi menjadi wilayah resapan air.
“Kami kecewa Bapak kami sendiri Pak Wabup yang menyebutkan banjir terjadi akibat banyaknya bangunan di Margawindu. Padahal kenyataan disini, hanya sekedar bangunan sederhana untuk berteduh dan istirahat semacam saung-saung. Kami berusaha buat kenyamanan, buat lesehan karena kita ingin jadi desa wisata, dan ini biaya sendiri tidak ada investor,” kata Kepala Seksi Litbang Humas Poktan Perkebunan Margawindu, Asep Kurniawan kepada Radar Sumedang, Jumat (13/5) di Margawindu.
Asep menyayangkan pernyataan Wabup Erwan Setiawan yang menyebut ada puluhan bangunan liar berdiri di kawasan Margawindu-Cisoka.
“Apalagi sejak ada Covid dan kebijakan PPKM, bangunan yang ada justru malah berkurang. Karena bisa dilihat sendiri bangunan yang berdiri juga dari kayu sehingga lapuk termakan cuaca. Kalaupun ada, itu hanya sebatas pondasi saja, dan vegetasi lahan disini sangat terjaga,” ujarnya.
Para petani pun menelusuri kembali bahwa data yang disampaikan Wabup Erwan Setiawan adalah hasil laporan kepala Desa Citengah, pada kasus banjir bandang, sebelumnya (2021).
“Setelah ditelusuri, kemungkinan data yang disampaikan oleh Pak Wabup, merupakan statemen dari Pak Kuwu (Kades Citengah, red). Hingga pada akhirnya, kami selaku warganya, mempertanyakan keberpihakan beliau,” sebut
Ditambah lagi sebagaimana diberitakan Radar Sumedang sebelumnya, berdasarkan fakta-fakta lapangan dan temuan hasil penelitian Walhi dan pihak lainnya, lahan produktif garapan petani Margawindu, bukan penyebab banjir bandang.
“Juga pemberitaan di media hari ini, seolah telah membuat Margawindu sebagai kambing hitam di balik kejadian banjir bandang, kemarin. Padahal jelas tertera pada peta analisa penelitian dari Walhi, arus sungai tidak berurusan dengan perkebunan Margawindu,” tukasnya.
Lebih dari itu, Poktan Perkebunan Margawindu menyambut baik adanya atensi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang juga Pemerintah Pusat untuk pengelolaan lahan eks HGU Margawindu.
Menurutnya atensi ini merupakan percepatan legalisasi aset negara yang ada di Margawindu Cisoka.
“Ada hikmah dari peristiwa ini yang mana Pak Dirjen dari Kementerian ATR yang mendorong supaya ada hak pengelolaan (HPL). Terus terang kami masyarakat penggarap kurang nyaman untuk menggarap karena kami menyadari bahwa ini adalah tanah negara bebas yang selama ini digarap oleh masyarakat Citengah dan sekitarnya,” tuturnya.
“Kami orang awam juga akhirnya jadi berani berbicara seperti ini. Karena aneh saja, kenapa Pak Kuwu bicara seperti itu ke media. Padahal petani, pelaku usaha, penggarap lahan produktif Margawindu itu kan mayoritas orang Citengah,” tambahnya. (jim)
