RADARSUMEDANG.ID — Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Barat memberikan sebagian tanggung jawabnya dengan memberikan delegasi penuh kepada kelompok masyarakat untuk menjadi bagian dalam rangka pengumpulan data (puldatan), baik itu data fisik maupun data yuridis.
Menurut Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kanwil BPN Jawa Barat Hesekiel Sijabat, pihaknya telah menganggarkan bagi para kelompok masyarakat yang bersedia menjadi puldatan bidang tanah.
Kanwil BPN Jabar kata dia, menjanjikan akan ada uang jasa operasional Rp 58 ribu per bidang tanah, yang nantinya akan dibayarkan oleh Kantor Pertanahan di kabupaten/kota termasuk Sumedang sesuai dengan kontribusi saat melaksanakan tugas.
“Peran kelompok masyarakat dirasa merupakan peran strategis. Oleh sebab itu kita latih selama dua hari untuk kemudian disampaikan kepada beberapa kepala desa. Kami siapkan mentor yang berkompeten sehingga betul-betul teman-teman puldatan ini bisa memahami aspek kegiatan pendaftaran tanah,” kata Hesekiel disela kegiatan peran strategis pengumpul data pertanahan (puldatan) dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap partispasi masyarakat (PTSL PM) untuk percepatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat di Gedung Nusantara, Selasa (14/6/2022).
Ia berharap nantinya para puldatan bisa membantu pemerintah desa dalam pengelolaan data pertanahan. Terlebih semua kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan dan segala hal juga evaluasi sangat memerlukan peta atau data-data berbasis bidang tanah.
“Sehingga kita tahu nanti kelompok masyarakat yang katakanlah belum sejahtera, penerima bantuan sosial atau pelaku usaha kecil di desa bisa diberdayakan karena merupakan hasil kerjasama secara partisipatif,” ujarnya.
Sementara Kepala Kantor BPN Sumedang, Iim Rohiman menyebutkan, tahun ini pihaknya mempunyai target 108.179 bidang tanah yang dilakukan oleh pihak ketiga (surveyor).
Sedangkan yang sudah disertifikasi 8.179 bidang, dan sisanya akan dilakukan T1+1 atau tahun berjalan plus satu.
“Untuk yang tahun ini baru akan disertifikasi tahun depan sehingga yang 100 ribu itu tahun ini hanya akan dilakukan pengukuran saja,” sebut Iim.
Lanjut IIm, setidaknya ada 7 kecamatan dan 46 desa yang ditunjuk untuk keanggotaan di masing-masing desa. Jumlahnya minimal 6 orang dan maksimal 10 orang per desa untuk menjadi Puldatan.
“Sesuai dengan apa yang dikatakan Ketua KNPI, dari angka partisipatif tersebut harus melibatkan 4 orang pemuda. Bahkan untuk mendukung kesetaraan gender harus ada diantaranya yang perempuan. Karena kami menggandeng KNPI dalam rangka melibatkan partisipasi pemuda untuk mensukseskan ini,” terang IIm. (jim)
