RADARSUMEDANG.ID, KOTA – Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan Cabang Sumedang melakukan kegiatan Rekonsiliasi Data dan Iuran Peserta JKN, Selasa (2/8).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sumedang, Fitriana Salam mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan sarana untuk memperkuat kolaborasi BPJS Kesehatan dengan KPPN dan pemerintah daerah terkait pembayaran iuran wajib PNS,TNI dan POLRI dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Pembayaran iuran yang akurat dan tepat waktu merupakan salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap Program JKN. Oleh karena itu, kegiatan rekonsiliasi ini dilakukan setiap periode triwulan atau setiap tiga bulan sekali, dengan tujuan untuk mencocokkan penerimaan yang diterima BPJS Kesehatan dengan perhitungan yang seharusnya berdasarkan data dari KPPN dan BKAD,” kata Firtiana.
Fitriana menambahkan, pembayaran iuran yang diharapkan tidak hanya tepat waktu, melainkan juga tepat jumlah. Peran dari pemerintah daerah dan kepatuhan regulasi sangat penting dalam mewujudkan kesinambungan Program JKN. Hal tersebut bisa memberi dampak kepada pelayanan kesehatan, seperti pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Pada kesempatan sama, Kepala KPPN Purwakarta, Urip Burhan mengatakan bahwa rekonsiliasi iuran wajib ini merupakan langkah yang baik untuk menyamakan data peserta maupun penghitungan iuran agar akurat dan valid. Ia menambahkan, KPPN sebagai lembaga yang diberi kuasa sebagai bendahara umum negara dan penatausahaan atas penerimaan dan pengeluaran anggaran, siap menjalankan perannya mendukung Program JKN.
“Dengan kegiatan rekonsiliasi ini jika terdapat perbedaan, maka dapat dilakukan koreksi sesuai hasil rekonsiliasi oleh masing-masing pihak dan dilakukan pemantauan terhadap koreksi tersebut. Dan dari hasil rekonsiliasi ini terbentuk kesepakatan yang berupa angka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak. Saya berharap pertemuan ini dapat menyatukan persepsi dalam pengelolaan pencatatan data yang lebih akurat dan berkesinambungan,” ungkapnya.(adv)
