RADARSUMEDANG.ID – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan membebaskan tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk warga kategori ‘miskin ekstrem’ dan dengan ‘anak stunting’ di Kabupaten Sumedang.
Kebijakan tersebut, kata dia, setidaknya bisa meringankan beban masyarakat sehingga uang yang ada bisa digunakan untuk asupan gizi seperti protein hewani. “Kita punya kebijakan untuk warga yang masuk kategori miskin ekstrem dan anak stunting, sesuai Keputusan Bupati dibebaskan pembayaran PBB-nya,” kata Bupati Dony di sela penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) Tahun 2023 di Pendopo Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), baru-baru ini.
Lebih jauh bupati mengajak kepada para pengusaha yang hadir dalam kesempatan tersebut untuk bersinergi dan berkolaborasi menjalankan kebijakan Pemda Sumedang yaitu Gerakan Bersama (Geber) Lawan Stunting dan Kemiskinan.
“Saya mengajak para pengusaha untuk menjadi ‘Bapak Asuh’ bagi setiap miskin ekstrem di dekat lokasi perusahaannya dan menjadi bapak asuh untuk yang stunting,” tuturnya.
Kendati demikian, untuk mencari informasi data miskin ekstrem dan stunting bisa lewat WA KEPO dengan menghubungi nomor 081122202220.
“Datanya mudah, bisa dilihat di WA KEPO. Ketik 081122202220, save namanya dengan WA KEPO, chat ketik simpati nanti keluar lima belas menu atau fitur di sana, bisa lihat data miskin dan stunting by name by addres. Jadi memudahkan untuk berpartisipasi dengan tepat sasaran,” ujarnya.
Di akhir kesempatan, dirinya mengimbau kepada wajib pajak agar segera melakukan pembayaran PBB secara tepat waktu setelah diberikan ketetapan pajak untuk PBB.
“Hari ini sudah diberikan ketetapan pajaknya untuk PBB. Setelah diberikan ketetapkan pajaknya, segera lakukan pembayaran dan lebih cepat pembayarannya lewat digitalisasi, lewat Digicash, Qris dan lewat beberapa waralaba yang ada di Sumedang,” katanya. (jim)
