RADARSUMEDANG.id— Ilham Aidit, putra dari tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) Dipa Nusantara Aidit, mengkritik cara penulisan sejarah G30S/PKI di buku pelajaran maupun narasi umum yang menurutnya terlalu terfokus pada peristiwa pembunuhan perwira tinggi militer tanpa membahas implikasi dan dampak yang lebih luas.
Ia menilai bahwa selama ini materi sejarah di sekolah cenderung menyorot kisah penculikan dan pembunuhan para jenderal sebagai fokus utama, sedangkan aspek-aspek lain seperti korban sipil, pemerkosaan kebijakan represif, penahanan massal, penghilangan paksa, serta penderitaan keluarga korban masih jarang dibahas dengan mendetail.
“Dalam buku sejarah kita itu selama ini orang selalu berkutat pada peristiwa terbunuhnya para jenderal saja, tapi dampaknya itu tidak pernah disampaikan dengan gamblang,” ujar Ilham.
Tiga Sorotan Utama Ilham Aidit
Menurut Ilham, reforma kurikulum sejarah perlu memperluas fokus agar generasi muda memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap tragedi 1965–66. Beberapa poin penting yang ia soroti:
-
Pentingnya memahami dampak sosial-politik
Ilham menekankan bahwa tidak hanya tentang mereka yang terbunuh, tapi juga dampak yang menelan ratusan ribu korban — baik yang dipenjara, dibuang ke Pulau Buru, maupun mereka yang hilang tanpa jejak. -
Kebutuhan keseimbangan perspektif sejarah
Ia ingin agar narasi sejarah tidak hanya ditulis dari sudut pandang militer atau negara, tetapi juga menyertakan suara keluarga korban, peneliti independen, dan catatan sejarah alternatif. Dengan demikian, pembelajaran sejarah bisa lebih kritis dan reflektif. -
Transparansi masa lalu untuk membuka ruang dialog
Ilham meyakini bahwa selama masa lalu tetap diselimuti kabut informasi (misalnya dokumen yang belum diungkap, saksi yang dibungkam), maka pemahaman publik terhadap peristiwa G30S akan selalu terkekang. Ia berpendapat bahwa dengan membuka arsip-arsip dan penelitian independen, masyarakat bisa “berjalan lebih terang” dalam memahami sejarah.
Latar Belakang & Tantangan
-
D. N. Aidit adalah tokoh sentral dalam PKI dan dianggap sebagai salah satu arsitek politik partai tersebut hingga peristiwa 1965.
-
Setelah G30S/PKI, rezim Orde Baru secara sistematis membentuk narasi “pengkhianatan PKI” dan menjadikan narasi itu dominan dalam media, pendidikan, dan kebijakan publik selama beberapa dekade.
-
Upaya untuk merevisi atau memperluas narasi sejarah ini menghadapi tantangan besar: resistensi dari pihak yang memiliki kepentingan mempertahankan narasi lama, keterbatasan dokumen arsip terbuka, serta keraguan dan sensitivitas politik dalam masyarakat.
Implikasi Jika Kritiknya Diadopsi
-
Buku sejarah sekolah bisa menampilkan bab khusus atau modul tambahan yang membahas “dampak sosial-politik G30S/PKI”, termasuk penahanan massal, penghilangan paksa, dan trauma generasi penerus.
-
Pengajaran sejarah bisa mendorong debat lebih sehat, kritis, dan terbuka di institusi pendidikan dan masyarakat.
-
Peneliti independen dan lembaga konservasi arsip akan didorong untuk membuka dan mengkaji arsip sejarah terkait, sehingga “sejarah yang gelap” bisa dilihat dari banyak sisi.(Net)
