RADARSUMEDANG.id— Perubahan iklim global menuntut sektor kehutanan Indonesia menghadapi tantangan berat. Laju deforestasi, degradasi lahan, serta lemahnya kelembagaan masyarakat desa hutan membuat pengelolaan hutan berkelanjutan kian mendesak.
Pemerintah menargetkan melalui program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, sektor kehutanan dapat menjadi penopang utama penyerapan karbon bersih pada 2030. Namun, upaya itu dinilai tidak akan tercapai tanpa keterlibatan masyarakat desa hutan, terutama Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai aktor langsung di lapangan.
Menjawab kebutuhan tersebut, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui Kelompok Keilmuan Manajemen Sumberdaya Hayati (MSDH) melaksanakan program PPMI ITB (Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi) dengan skema Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Kegiatan berlangsung di Balai Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada 12 dan 21 Agustus 2025.
Topik besar yang diusung adalah Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim Sektor AFOLU dan FOLU Net Sink 2030 di KHDTK Hutan Pendidikan Gunung Geulis ITB.
Tahap Pertama: Menyelaraskan Konservasi dan Ekonomi
Pada pelatihan pertama, 12 Agustus, peserta dibekali pemahaman teknis mengenai pengelolaan hutan yang selaras dengan peningkatan ekonomi desa hutan.
Prof. Intan Ahmad, Ph.D., menegaskan KTH adalah tulang punggung tata kelola hutan berbasis masyarakat. “Keberhasilan menjaga kelestarian hutan bergantung pada kemampuan KTH mengintegrasikan aspek ekologi dengan kesejahteraan sosial-ekonomi,” katanya.
Dr. Endang Hermawan menjelaskan strategi mitigasi perubahan iklim sektor AFOLU, termasuk pentingnya agroforestri, rehabilitasi lahan, dan jasa lingkungan. Sementara itu, Dr. Tien Lastini menawarkan rancangan pola tanam agroforestri adaptif yang mengombinasikan tanaman pangan, HHBK (hasil hutan bukan kayu), dan MPTS (multi purpose tree species) yang sesuai untuk areal KHDTK yang berfungsi lindung.
Selain itu, Dr. Mia Rosmiati menekankan pentingnya kewirausahaan desa hutan. “Potensi lokal bisa diolah menjadi produk bernilai tambah agar desa hutan mandiri dan tidak hanya bergantung pada hutan,” ujarnya.
Tatang Sutardi, penyuluh kehutanan dari CDK IX Sumedang, menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci. “Pemberdayaan sejati terjadi ketika masyarakat merasa memiliki program,” katanya.
Tahap Kedua: Penguatan Organisasi dan Usaha Produktif
Tahap kedua, 21 Agustus, difokuskan pada pembenahan kelembagaan KTH serta pengembangan usaha produktif berbasis hasil hutan.
Dr. Pujo, S.Hut., M.Si., sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan ini menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang sehat, transparan, dan inklusif. Tanpa kelembagaan yang kuat, menurutnya, KTH akan kesulitan bertahan menghadapi dinamika lingkungan dan pasar.
Prof. Ramadhani Eka Putra, Ph.D., memperkenalkan budidaya lebah madu (bee keeping) sebagai HHBK unggulan yang ramah lingkungan dan berprospek ekonomi tinggi. Lebah madu tidak hanya menghasilkan madu, tetapi juga propolis, bee pollen, lilin lebah, hingga royal jelly. “Lebah madu adalah usaha hijau yang menopang ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Sofiatin, S.Hut., M.Si., memberikan strategi pemasaran modern, mulai dari inovasi produk, pengemasan, branding, hingga digital marketing. Ia menegaskan, “Produk desa hutan harus mampu bertransformasi agar bersaing di pasar nasional maupun global.”
Kegiatan ditutup dengan fasilitasi legalitas dan penyusunan AD/ART KTH, yang memperkuat posisi kelembagaan sekaligus membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan berbagai pihak.
Program ini diikuti 30 peserta pada tahap pertama dan 27 peserta pada tahap kedua yang merupakan perwakilan KTH dari delapan desa, yaitu: Desa Mangun Arga, Desa Sawah Dadap, Desa Cikahuripan, Desa Raharja, Desa Cinanjung, Desa Jatiroke, Desa Jatimukti, Desa Cisempur yang berasal dari Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, dan Tanjungsari. Para peserta menilai kegiatan memberikan manfaat nyata.
“Kami jadi paham, mengelola hutan tidak cukup hanya memanfaatkan hasil-hasil hutan semata. Kami perlu organisasi yang solid, usaha yang produktif, dan dukungan ilmu pengetahuan,” ujar salah seorang peserta dari Desa Cinanjung. (tha)
