RADARSUMEDANG.id, SUMEDANG UTARA – Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat berkunjung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Sumedang di Desa Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan dengan sistem berbasis DTCent, yang diverifikasi langsung oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil verifikasi tersebut kemudian dikonsultasikan dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pendidikan (Diknas) setempat sebelum disahkan oleh bupati dan dikirim resmi ke Kementerian Sosial (Kemensos).
“Prosesnya kini tidak lagi berbelit. Setelah diverifikasi di lapangan, hasilnya dibahas bersama, lalu ditandatangani langsung oleh bupati dan dikirim ke Kemensos. Jadi semua resmi dan terkoordinasi,” jelas Gus Ipul.
Ia menekankan, peran pemerintah daerah, khususnya bupati dan Dinsos, sangat penting dalam mengawal penyelenggaraan serta pendampingan Sekolah Rakyat di tiap daerah.
Program ini menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang penghapusan dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Sekolah Rakyat tidak hanya menyasar anak-anak yang bersekolah, tetapi juga orang tuanya. Keluarganya diberdayakan dan mendapat jaminan sosial seperti BPJS PBI, bantuan sosial lengkap, hingga program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu),” ujarnya.
Selain itu, keluarga penerima manfaat juga mendapat layanan cek kesehatan gratis, yang merupakan bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita berharap dalam lima tahun ke depan, atau bila memungkinkan lebih cepat, keluarga penerima manfaat bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada bansos. Mereka akan beralih ke program pemberdayaan. Inilah konsep terintegrasi pengentasan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat gagasan Pak Presiden,” imbuhnya.
Gus Ipul menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan tahap hilirisasi program ini. Anak-anak lulusan Sekolah Rakyat yang melanjutkan ke SMA akan difasilitasi agar bisa kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
“Kami juga menjajaki kerja sama dengan BUMN dan perusahaan swasta agar para lulusan Sekolah Rakyat bisa langsung terserap dunia kerja,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Gus Ipul menyebutkan bahwa pembangunan fisik Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pendanaan dari APBN sesuai arahan Presiden.
Sementara itu, kekurangan fasilitas seperti pemipaan, pagar, dan kebutuhan pendukung lainnya dapat dibiayai melalui APBD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
“Tahun kedua nanti, kita akan dalami lagi program-program lanjutan sesuai arahan Pak Presiden,” tutup Gus Ipul.(jim)
