RADARSUMEDANG.id, SUMEDANG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan status siaga darurat bencana untuk 27 kabupaten/kota sejak pertengahan Oktober 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 yang berlaku mulai 15 Oktober 2025 hingga 30 April 2026 dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa status siaga mencakup potensi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi, serta tanah longsor.
Menindaklanjuti penetapan itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang memastikan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, meminta BPBD Sumedang memperluas sosialisasi risiko bencana kepada masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah rawan longsor dan banjir.
Ia menegaskan pentingnya langkah preventif sejak dini, termasuk edukasi kepada masyarakat agar mampu mengurangi dampak kerugian maupun korban jiwa saat bencana terjadi.
“Musim hujan setiap tahun membawa risiko yang tidak bisa dianggap enteng. BPBD harus memastikan warga memahami langkah-langkah mitigasi dan tahu apa yang harus dilakukan ketika tanda-tanda bahaya muncul,” ujar Dony saat memimpin Rakor Forkopimda terkait kesiapsiagaan bencana, pilkades serentak 2026, dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih di Ruang Rapat Bupati, Selasa (18/11/2025).
Bupati juga menginstruksikan para camat untuk meningkatkan intensitas penyampaian informasi cuaca dan potensi bencana kepada masyarakat.
“BPBD harus menginformasikan prakiraan cuaca setiap hari. Informasi itu wajib diteruskan ke seluruh camat, karena camat adalah ujung tombak pemerintah daerah dalam memastikan pesan penting sampai dengan cepat dan tepat,” katanya.
Camat diminta memaksimalkan saluran komunikasi, mulai dari radio HT, media sosial resmi kecamatan, grup masyarakat, hingga pengeras suara di desa-desa.
“Informasi dari BPBD harus segera diteruskan kepada masyarakat. Jangan sampai warga terlambat mengetahui potensi cuaca ekstrem, tanah longsor, maupun banjir,” tegasnya.
Di hadapan Forkopimda, camat, dan kepala SKPD, Bupati Dony juga meminta camat menjalin koordinasi intensif dengan kepala desa, BPBD, dan relawan kebencanaan untuk memastikan kesiapsiagaan di tingkat bawah berjalan optimal, terutama di daerah perbukitan dan bantaran sungai.
“Masyarakat perlu diberi edukasi mengenai langkah mitigasi bencana, termasuk pemahaman jalur evakuasi, tanda peringatan dini, hingga pentingnya pengerukan saluran air dan sungai,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa BPBD akan terus disiapkan dengan perlengkapan serta sumber daya yang memadai. “Saya akan terus mendukung penguatan peralatan yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana,” ucapnya.
Bupati Dony juga mengimbau warga tetap waspada memasuki puncak musim hujan, terutama yang tinggal di kawasan rawan longsor dan banjir.
“Jika terjadi bencana, segera laporkan ke BPBD melalui kontak yang tersedia, dan lakukan gotong royong dalam penanganan pascabencana,” pungkasnya. (jim)
