RADARSUMEDANG.id, SUMEDANG – Persoalan anak yang belum bersekolah masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tercatat sekitar 10 ribu anak di Kabupaten Sumedang belum mengenyam pendidikan.
Angka tersebut mencakup berbagai kategori, mulai dari anak putus sekolah, anak yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, hingga mereka yang sama sekali belum pernah masuk sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dr. Eka Ganjar Kurniawan, menegaskan bahwa kondisi ini harus disikapi serius karena pendidikan merupakan fondasi penting pembangunan daerah. Menurutnya, angka 10 ribu bukan hanya sekadar statistik, tetapi gambaran nyata bahwa masih ada ketimpangan akses pendidikan di lapangan.
“Ini menjadi tantangan bagi kami di Dinas Pendidikan. Kami harus bergerak lebih cepat memastikan setiap anak mendapat pelayanan pendidikan yang layak,” kata Eka saat dikonfirmasi Radar Sumedang melalui sambungan telepon, Kamis (4/12/2025).
“Kami ingin memastikan mereka dapat menyelesaikan pendidikan sesuai usia dan jenjangnya, baik melalui jalur formal maupun nonformal,” tambahnya.
Eka menyebutkan sejumlah langkah yang kini disiapkan Disdik untuk mempercepat penanganan, di antaranya:
-
Pendataan ulang berbasis desa dan sekolah untuk memastikan data lebih akurat.
-
Program penarikan siswa kembali (back to school) bekerja sama dengan orang tua, pemdes, dan sekolah.
-
Optimalisasi pendidikan kesetaraan bagi anak yang sudah melewati usia sekolah formal.
-
Kemitraan dengan lembaga sosial, termasuk PKBM dan organisasi masyarakat.
“Kebutuhan pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sekolah, tetapi juga faktor ekonomi, kesadaran keluarga, jarak, hingga kondisi sosial tertentu yang membuat anak enggan atau tidak mampu melanjutkan sekolah,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi PPP, H. Mulya Suryadi, menilai bahwa akar permasalahan anak tidak bersekolah tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun sarana fisik atau menambah ruang kelas. Menurutnya, pendekatan inklusif harus menjadi strategi utama agar pendidikan dapat diakses semua lapisan masyarakat.
“Pendidikan inklusif bukan hanya untuk kelompok minoritas atau penyandang disabilitas. Ini harus menyasar seluruh anak, baik dari keluarga miskin maupun yang mampu,” tegasnya. Pria yang akrab disapa Haji Ute itu menekankan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas di tengah perkembangan Kabupaten Sumedang sebagai daerah strategis.
“Saya ingin tidak ada satu pun anak di Sumedang yang tidak bersekolah, baik SD maupun SMP. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Ketua Yayasan Sebelas Apri itu juga mengatakan bahwa jumlah sekolah di Sumedang sebenarnya sudah cukup untuk menampung peserta didik usia sekolah. Namun, pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan besar.
Ia berharap pemerintah daerah memperkuat kebijakan pemerataan guru, peningkatan kompetensi pendidik, serta pemerataan sarana pendidikan agar kesenjangan antarwilayah dapat ditekan.
“Bukan hanya kuantitas yang penting. Kualitas juga harus merata. Jangan sampai sekolah di desa dan kota memiliki ketimpangan besar. Mulai dari kondisi gedung, proses pembelajaran, hingga kompetensi guru harus seimbang di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang,” tandasnya. (jim)
