RADARSUMEDANG.id, SURIAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menyalurkan bantuan air bersih dan logistik makanan kepada warga terdampak longsor Bukit Gunung Patapaan di Dusun Situbatu, Desa Pamekarsari, Kecamatan Surian, Sabtu (13/12/2025).
Bantuan yang disalurkan berupa tiga tangki air bersih serta paket logistik makanan. Seluruh bantuan diberangkatkan dari Pusat Pemerintahan Sumedang pada Sabtu pagi dan dilepas langsung oleh Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila.
Dalam penyaluran bantuan tersebut, Pemda Sumedang melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Baznas, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Wakil Bupati Fajar mengatakan, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap warga yang terdampak bencana longsor. Bantuan logistik diprioritaskan bagi warga yang terdampak langsung, terutama mereka yang lahan sawah dan kebunnya tertimbun material longsoran.
“Bantuan sembako kami fokuskan untuk sekitar 20 kepala keluarga yang terdampak langsung, khususnya warga yang sawah dan kebunnya tertimbun longsor sehingga hasil panennya terganggu,” ujar Fajar.
Sementara itu, bantuan air bersih disalurkan kepada warga di tiga desa yang mengalami gangguan akses air bersih, yakni Desa Pamekarsari, Desa Ranggasari, dan Desa Wanasari.
“Ada tiga desa yang sumber air bersihnya terputus. Kami kirim bantuan air bersih dari BPBD, PDAM, dan Damkar. Sambil dilakukan perbaikan pipa yang rusak, jika masih ada permintaan dari warga, suplai air akan terus kami lakukan,” katanya.
Selain menyalurkan bantuan, Pemda Sumedang juga tengah menyiapkan skema relokasi bagi warga yang bermukim di wilayah rawan longsor. Meski demikian, berdasarkan hasil asesmen sementara, belum ditemukan permukiman warga yang berada dalam ancaman longsor susulan.
“Hasil asesmen sementara menunjukkan tidak ada rumah warga yang terancam longsor lanjutan. Namun sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, kami sedang memetakan titik-titik yang berpotensi untuk direlokasi,” imbuh Fajar.
Ia mengakui, proses relokasi kerap menghadapi kendala, terutama bagi warga yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyiapkan skema relokasi sebagai langkah antisipasi ke depan.
“Kendala biasanya muncul karena warga sudah tinggal puluhan tahun dan merasa tidak ada masalah. Ini yang kami lakukan dengan pendekatan persuasif, sekaligus memperkuat mitigasi risiko agar bencana serupa tidak terulang,” jelasnya.
Fajar juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, mengingat intensitas curah hujan diperkirakan masih tinggi hingga awal Februari 2026. (gun)
