RADARSUMEDANG.id, SUMEDANG SELATAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi PDI Perjuangan, Atang Setiawan, menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintahan sejatinya dapat dinilai secara sederhana melalui indikator makro pembangunan yang telah ditetapkan, baik secara nasional maupun daerah.
Menurut Atang, DPRD tidak menilai kinerja pemerintah daerah secara subjektif. Penilaian dilakukan berdasarkan tolok ukur yang jelas, terukur, dan tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“DPRD itu simpel dalam menilai berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan, karena indikatornya sudah jelas, yaitu indikator makro pembangunan. Di situ ada IPM, kemiskinan, pengangguran, pendapatan per kapita sampai angka harapan hidup,” kata Atang kepada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, baru-baru ini.
Berdasarkan data terbaru, Atang menyebut capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang tergolong membanggakan. Saat ini, IPM Sumedang berada di angka 75,5.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Sumedang menempati peringkat ketiga di antara seluruh kabupaten di Jawa Barat, serta berada di posisi ketujuh jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
“Dari sisi IPM, posisi Sumedang relatif bagus. Bahkan kita termasuk tiga besar kabupaten di Jawa Barat,” ujarnya.
Selain IPM, indikator angka kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan. Atang mencatat, angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang berhasil ditekan dari 9,01 persen menjadi 8,08 persen.
Meski demikian, Atang mengingatkan bahwa indikator makro pembangunan tersebut sejatinya telah “dikunci” dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga dokumen perencanaan jangka menengah. Karena itu, capaian yang ada perlu dibaca lebih mendalam.
“IPM itu dibentuk oleh beberapa subindikator, seperti pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Ini yang harus dilihat secara utuh,” katanya.
Atang menilai, capaian sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 sudah berada dalam kategori baik, bahkan melampaui rata-rata Jawa Barat. Namun, persoalan besar yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah lemahnya daya beli masyarakat.
“Pendidikan dan kesehatan kita sudah bagus, bahkan di atas rata-rata Jawa Barat. Tapi daya beli masih lemah. Daya beli masyarakat Sumedang masih di bawah rata-rata Jawa Barat,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Atang, kerap ia sampaikan secara terbuka kepada pihak eksekutif maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia bahkan sering menyampaikan fenomena itu dengan istilah khas dalam berbagai forum resmi.
“Kami sering berceloteh di hadapan eksekutif dan TAPD, orang Sumedang itu palinter sarehat tapi mariskin. Artinya pintar, sehat, tapi masih miskin,” ucapnya.
Lebih jauh, Atang menyoroti rendahnya pendapatan per kapita masyarakat Sumedang yang saat ini masih berada di kisaran Rp 11 juta per tahun. Jika dirata-ratakan, angka tersebut berarti pengeluaran masyarakat per bulan masih di bawah Rp 1 juta.
“Kalau pendapatan per kapitanya baru Rp 11 juta per tahun, artinya rata-rata belanja orang Sumedang per bulan masih di bawah Rp 1 juta,” tegasnya.
Atang menegaskan, terdapat korelasi yang kuat antara pendapatan per kapita dengan angka kemiskinan. Selama pendapatan per kapita masih rendah, potensi jumlah penduduk miskin akan tetap tinggi.
“Ini bisa ditarik garis lurus antara pendapatan per kapita dengan angka kemiskinan. Kalau per kapitanya segitu saja, maka masih banyak warga Sumedang yang tergolong miskin,” pungkas politisi senior DPRD Sumedang tersebut.
Padahal, dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2025, Kabupaten Sumedang ditargetkan mampu mencapai pendapatan per kapita sebesar Rp 34 juta per tahun. Menurut Atang, target tersebut masih cukup jauh dari kondisi riil saat ini.
“Di dokumen perencanaan 2025, target pendapatan per kapita kita Rp 34 juta per tahun. Artinya jarak antara target dan realisasi sekarang masih sangat jauh,” katanya. (jim)
