Oleh: Naya Sunarya*
RADARSUMEDANG.id — Menuju Indonesia Emas 2045, Jawa Barat memegang peran kunci. Bonus demografi nasional sangat ditentukan oleh bagaimana provinsi ini mengelola jutaan penduduk usia kerjanya. Data struktur pendidikan usia kerja di Jawa Barat menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kerja berada pada tingkat pendidikan menengah, dengan porsi besar lulusan SMA dan SMK. Kondisi ini merupakan potensi besar—sekaligus risiko besar—jika tidak dikelola dengan arah kebijakan yang tepat.
Dari Vokasi Teknis ke Vokasi Kepemimpinan
Selama ini, pendidikan vokasi kerap diposisikan semata sebagai mesin pencetak tenaga siap kerja. Namun realitas di Jawa Barat menunjukkan bahwa siap kerja tidak otomatis berarti terserap kerja. Tingginya angka pengangguran lulusan SMK menjadi bukti bahwa pendekatan vokasi yang terlalu teknokratis telah mencapai batas efektivitasnya.
Sekolah MAUNG hanya akan menjadi kebijakan strategis jika diarahkan sebagai pendidikan vokasi kepemimpinan, yakni pendidikan keahlian yang dipadukan dengan penguatan kepemimpinan sosial, etika publik dan integritas, literasi kebijakan dan kewargaan, serta kemampuan memecahkan persoalan nyata Jawa Barat—mulai dari kemiskinan, ketimpangan wilayah, krisis lingkungan, hingga disrupsi industri.
Petani lulusan MAUNG harus tumbuh sebagai agripreneur sekaligus pemimpin komunitas desa. Teknisi MAUNG perlu didorong menjadi inovator lokal, bukan sekadar operator mesin. Sementara itu, lulusan teknologi informasi MAUNG harus dipersiapkan sebagai perancang solusi digital publik, bukan hanya pencari kerja di pasar global.
Peringatan Kebijakan: Risiko yang Harus Diantisipasi
Terdapat sejumlah peringatan kebijakan serius yang tidak boleh diabaikan dalam perancangan Sekolah MAUNG.
Pertama, risiko elitisasi pendidikan. Jika MAUNG diseleksi semata berdasarkan prestasi akademik dan akses sosial, maka sekolah ini berpotensi didominasi kelas menengah perkotaan. Akibatnya, anak-anak desa dan keluarga miskin—yang justru paling membutuhkan mobilitas sosial—kembali tersisih.
Kedua, risiko salah sasaran fiskal. Investasi besar pada sekolah unggulan yang berdiri sendiri, tanpa efek sistemik terhadap SMK dan pendidikan vokasi lainnya, berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah di Jawa Barat.
Ketiga, risiko simbolisme kebijakan. Tanpa desain ekosistem yang utuh—meliputi pelatihan guru, pusat inovasi kurikulum, serta mekanisme replikasi praktik baik—Sekolah MAUNG dapat berhenti sebagai ikon politik semata, bukan sebagai warisan kelembagaan jangka panjang.
MAUNG sebagai Mesin Mobilitas Sosial
Agar benar-benar relevan menuju 2045, Sekolah MAUNG harus dirancang sebagai mesin mobilitas sosial Jawa Barat: bersifat afirmatif bagi talenta miskin dan kelompok pinggiran, berbasis potensi lokal wilayah, serta terhubung langsung dengan strategi pembangunan ekonomi daerah.
Jika MAUNG gagal memainkan peran tersebut, Jawa Barat berisiko kehilangan momentum emasnya—bukan karena kekurangan sekolah, melainkan karena keliru mendefinisikan makna manusia unggul.
Taruhan Sejarah Jawa Barat
Sekolah MAUNG adalah sebuah taruhan besar. Ia dapat menjadi tonggak reformasi pendidikan vokasi modern, atau sekadar menambah daftar panjang kebijakan pendidikan yang berganti seiring pergantian kekuasaan.
Sejarah tidak akan mencatat siapa yang menggagasnya, melainkan apa dampaknya bagi manusia Jawa Barat. Di titik inilah Sekolah MAUNG dihadapkan pada pilihan mendasar: menjadi simbol, atau menjadi perubahan.
Penutup
Sejarah pembangunan tidak pernah mencatat berapa banyak sekolah yang dibangun, melainkan mutu manusia yang berhasil dilahirkan. Sekolah MAUNG kelak akan dikenang bukan karena nama dan simbolnya, tetapi karena kemampuannya mengangkat anak-anak Jawa Barat—terutama dari desa, keluarga miskin, dan wilayah tertinggal—menjadi manusia yang berdaya, bermartabat, dan mampu memimpin perubahan.
Jika MAUNG berhasil memainkan peran tersebut, ia layak dikenang sebagai warisan kebijakan menuju Indonesia Emas 2045. Namun jika gagal, MAUNG akan menjadi pengingat bahwa kesempatan emas tidak pernah datang dua kali.(*)
*) Naya Sunarya, warga Sumedang, mantan anggota DPRD Sumedang, Ketua Dewan Pengawas Fokus Sinergi Kemitraan.
