RADARSUMEDANG.ID – Ribuan guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) menggelar aksi unjuk rasa.
Di depan Bale Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Pada hari Senin, 26 Januari 2026.
Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan para guru honorer terhadap kebijakan pemerintah.
Yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan dan kepastian status kerja mereka.
Ribuan Guru Datangi Bale Kota Tasikmalaya
Massa aksi datang secara berombongan menggunakan ratusan kendaraan roda dua dan roda empat.
Aparat kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota turut mengawal jalannya aksi untuk memastikan situasi tetap kondusif dan tertib.
Para guru menggelar apel akbar serta membawa berbagai spanduk tuntutan.
Mereka berharap aspirasi yang disampaikan tidak hanya berhenti di tingkat pemerintah daerah.
Akan tetapi diteruskan hingga ke pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia.
Kritik Kebijakan Pengangkatan PPPK SPPG
Dalam orasinya, perwakilan guru madrasah menyoroti kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan tersebut dinilai tidak adil karena di saat yang sama ribuan guru madrasah dan guru sekolah swasta.
Yang telah mengabdi puluhan tahun masih berstatus honorer tanpa kepastian masa depan.
Para demonstran menyebut kebijakan itu terasa diskriminatif dan mencederai rasa keadilan.
Lalu, mengingat peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya menjadi prioritas utama negara.
Tuntutan Keadilan dan Pengakuan Profesi
Seorang orator aksi menegaskan bahwa unjuk rasa ini bukan bentuk provokasi atau perlawanan terhadap pemerintah.
Aksi dilakukan semata-mata untuk menuntut keadilan serta perhatian yang layak terhadap nasib guru madrasah.
Mereka menuntut pengakuan profesi, peningkatan kesejahteraan.
Serta kepastian status kerja melalui skema pengangkatan PPPK yang adil dan transparan.
Kondisi Guru Honorer yang Memprihatinkan
Dalam aksi tersebut, para guru juga membeberkan kondisi ekonomi mereka yang memprihatinkan.
Sebagian besar guru honorer madrasah di Tasikmalaya hanya menerima gaji berkisar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
Jumlah tersebut dinilai jauh dari kata layak, terlebih di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.
Kondisi ini membuat banyak guru harus mencari pekerjaan sampingan demi mencukupi kebutuhan keluarga.
Para peserta aksi menilai rendahnya kesejahteraan guru akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan, terutama di lingkungan madrasah dan sekolah swasta.
Melalui aksi ini, para guru mendesak Presiden dan pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi kebijakan pengangkatan PPPK.
Mereka meminta agar guru honorer madrasah dan sekolah swasta dijadikan prioritas utama dalam kebijakan kepegawaian nasional.
Para guru berharap pemerintah tidak hanya fokus pada program-program baru.
Tetapi juga memperhatikan tenaga pendidik yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di daerah.
Aksi unjuk rasa ribuan guru madrasah di Tasikmalaya menjadi cerminan kegelisahan tenaga pendidik honorer yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan negara.
Mereka menuntut keadilan, pengakuan profesi, serta kesejahteraan yang layak melalui pengangkatan PPPK.
Pemerintah diharapkan segera merespons aspirasi ini demi menjaga kualitas dan masa depan pendidikan nasional.(net)
