RADARSUMEDANG.id, KOTA — Menjelang berakhirnya bulan Januari 2026, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumedang sepakat untuk memperkuat langkah antisipasi dan penanganan berbagai potensi bencana hidrometeorologi.
Langkah ini dilakukan menyusul tingginya intensitas hujan yang terus mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Sumedang dalam beberapa waktu terakhir.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menegaskan bahwa kondisi geografis Sumedang yang berbukit dan rawan pergerakan tanah menuntut kesiapsiagaan semua pihak, mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca bencana.
Hal tersebut disampaikan Bupati usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pencegahan, mitigasi, dan penanganan bencana alam yang digelar di kawasan Tahura Gunung Kunci, Jumat (30/1/2026).
“Kami pemerintah daerah bersama Forkopimda melaksanakan rapat koordinasi untuk menghimpun berbagai masukan, saran, dan pendapat terkait upaya antisipasi serta pencegahan bencana di Kabupaten Sumedang,” kata Dony.
Adapun langkah awal yang menjadi fokus adalah penguatan penyampaian informasi kepada masyarakat, khususnya terkait prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Informasi tersebut disebarluaskan secara berjenjang melalui BPBD dan Humas Pemda hingga ke tingkat desa.
“Kami sampaikan informasi cuaca secara detail sampai ke desa. Camat diminta meneruskan ke pemerintah desa, RT, dan RW, hingga benar-benar diterima masyarakat. Jika terjadi hujan lebat di suatu wilayah, masyarakat diimbau menghindari daerah rawan longsor atau sementara berpindah tempat apabila tinggal di lereng yang berpotensi longsor,” paparnya.
Selain penyampaian informasi, hasil Rakor juga menindaklanjuti langkah teknis di lapangan.
Sejumlah perangkat daerah seperti BPBD, Dinas PUTR, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) akan melakukan patroli lapangan untuk mengecek peta rawan bencana hasil kajian BMKG, BRIN, dan ITB, sekaligus memeriksa kondisi infrastruktur serta pohon-pohon yang berpotensi tumbang.
“Kami akan melakukan patroli bersama untuk mengecek jalan-jalan rawan longsor. Antisipasi sejak dini akan dilakukan, misalnya dengan pembangunan tembok penahan tanah atau pemasangan rucuk bambu. Pohon-pohon yang rawan tumbang juga akan segera ditebang sebelum membahayakan masyarakat,” terang Dony.
Selain fokus pada mitigasi bencana, dirinya juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan di tengah musim hujan.
Salah satu upaya yang terus digencarkan adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) guna mencegah meningkatnya kasus demam berdarah.
“Kami melaksanakan gebyar PSN dengan 3M, yakni menutup, mengubur, dan menguras. Masyarakat diharapkan menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala sakit,” ucapnya.
Lebih lanjut, dirinya mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan lereng perbukitan agar tidak menanam sayuran atau palawija di lahan rawan longsor.
Menurutnya, Pemkab Sumedang tengah mengkaji pemberian insentif bagi masyarakat yang menanam tanaman keras sebagai upaya menjaga kestabilan tanah.
“Kami sedang mengkaji pemberian insentif bagi masyarakat yang menanam tanaman keras. Selama ini palawija dipilih karena hasilnya cepat, namun dari sisi lingkungan risikonya cukup tinggi,” sebut Dony.
Di samping itu, Pemkab Sumedang juga berkomitmen melakukan perawatan terhadap hasil reboisasi yang telah dilakukan di berbagai lokasi rawan bencana.
“Tanaman yang sudah ditanam akan kami kunjungi untuk dirawat dan diberi pupuk. Jika ada yang mati, akan segera diganti,” katanya.
Sementara berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang, selama periode 1–29 Januari 2026 tercatat sebanyak 36 kejadian bencana yang tersebar di 20 kecamatan.
Dari jumlah tersebut, bencana tanah longsor mendominasi dengan 22 kejadian, disusul cuaca ekstrem sebanyak 4 kejadian, kebakaran bangunan 3 kejadian, serta 7 kejadian bencana lainnya. Sementara itu, tidak tercatat kejadian banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gempa bumi, maupun kekeringan selama periode tersebut.
Dampak dari rangkaian bencana tersebut cukup signifikan. BPBD mencatat sebanyak 37 rumah terdampak dan 31 rumah terancam, dengan total 51 kepala keluarga dan 155 jiwa terdampak.
Selain itu, terdapat 5 orang luka-luka dan 4 orang meninggal dunia. Adapun taksiran kerugian materiil akibat bencana selama Januari 2026 mencapai Rp703 juta.
Tidak terdapat laporan kerusakan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, maupun lahan pertanian. (jim)
