RADARSUMEDANG.id — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat peran aparatur sipil negara (ASN) sebagai penggerak pembangunan daerah.
Hal tersebut ditegaskan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang, Budi Rahman, saat memimpin apel pagi di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (24/8/2026).
Apel diikuti para kepala bagian, kepala subbagian, pejabat fungsional serta staf di lingkungan Setda Kabupaten Sumedang.
Momentum tersebut tidak hanya menjadi sarana koordinasi internal, tetapi juga menjadi ruang untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat komitmen ASN terhadap sejumlah agenda strategis daerah.
Dalam arahannya, Budi terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Setda yang telah terlibat aktif dalam berbagai rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumedang.
Mulai dari kegiatan seremoni hingga renungan suci, seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan keterlibatan berbagai perangkat daerah.
“Terima kasih kepada seluruh pimpinan dan jajaran yang sudah melaksanakan perintah dengan baik serta terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI,” ujar Budi.
Di balik semarak peringatan kemerdekaan, Budi mengingatkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti angka kemiskinan Sumedang yang masih berada di kisaran 8,9 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan keterlibatan nyata seluruh ASN, tidak cukup hanya mengandalkan perangkat daerah yang menangani sektor sosial.
“Ini menuntut komitmen moral utama dari teman-teman ASN,” tegasnya.
Budi meminta para kepala perangkat daerah mengambil peran lebih aktif sebagai risk officer di masing-masing kecamatan. Peran tersebut diarahkan untuk memastikan berbagai persoalan pembangunan, khususnya kemiskinan, dapat dipetakan dan ditangani secara lebih konkret.
Selain kemiskinan, persoalan stunting juga menjadi perhatian. Budi menyebut angka stunting Sumedang saat ini mencapai 17,9 persen, sehingga diperlukan langkah bersama dan terukur untuk mempercepat penurunannya.
“Kepala perangkat daerah harus menjadi risk officer di masing-masing kecamatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menurunkan stunting,” katanya.
Komitmen tersebut selanjutnya akan diperkuat melalui perjanjian kinerja yang dijadwalkan berlangsung pada Senin sore.
Dengan langkah ini, kepala perangkat daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada tugas administratif, tetapi turut mengawal langsung capaian pembangunan di wilayah.
Budi juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Kampung Makmur, salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) yang dibentuk pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, keberadaan BUMD harus mampu memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Apalagi, BUMD dibentuk dengan dukungan pemerintah serta sumber daya yang pada akhirnya berasal dari masyarakat.
“Sekecil apa pun kontribusinya, Kampung Makmur harus terus dikembangkan. BUMD dibentuk dengan tujuan memberikan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Budi mengapresiasi jajaran direksi baru Kampung Makmur yang dinilainya memiliki semangat untuk mengembangkan berbagai potensi usaha meskipun menghadapi keterbatasan.
Ia pun mengajak seluruh ASN untuk ikut mendukung pengembangan usaha BUMD tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas usaha yang tersedia di lingkungan kantor Kampung Makmur.
“Kalau mau jajan, silakan ke kedai Kampung Makmur. Mudah-mudahan dengan berbelanja di sana bisa ikut memberikan kontribusi terhadap potensi pendapatan pemerintah daerah,” katanya.
Lebih jauh, Budi menilai optimalisasi BUMD dan berbagai potensi ekonomi daerah harus menjadi salah satu prioritas ke depan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperluas sumber pendapatan agar beban pembiayaan pembangunan tidak hanya bertumpu pada pajak dan retribusi yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat.
“Kasihan masyarakat kalau pendapatan daerah hanya bertumpu pada sektor perpajakan dan retribusi. Kalau kontribusi pendapatan bisa berasal dari sektor lain, tentu akan lebih baik,” ujarnya.
Ia mencontohkan sektor energi, termasuk potensi panas bumi, yang apabila dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal berpeluang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi daerah.
Karena itu, Budi berharap seluruh potensi ekonomi yang dimiliki Sumedang dapat dikelola secara profesional, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pada akhirnya, semua yang kita lakukan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan,” pungkasnya.
