RADARSUMEDANG.id, KOTA – Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima kunjungan studi banding dari Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam rangka penguatan sinergi pengembangan sistem aplikasi terintegrasi layanan publik. Kunjungan ini difokuskan pada pembelajaran dan replikasi inovasi digital yang telah diterapkan di Sumedang untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Rombongan Pemkab Kuningan dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan, Ucu Suryana. Mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanditik) Kabupaten Sumedang, Sonson Muhamad Nur Ikhsan, di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (2/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sonson menyatakan kesiapan Pemkab Sumedang untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan pendampingan teknis terkait penerapan ekosistem aplikasi terintegrasi. Ia menegaskan, sistem digital yang dibangun di Sumedang mencakup hampir seluruh layanan pemerintahan daerah.
“Kami terbuka untuk berbagi praktik baik yang sudah berjalan. Salah satu contoh konkret adalah integrasi data kesehatan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memudahkan pengendalian dan pemantauan langsung di lapangan,” ujar Sonson.
Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi kunci percepatan transformasi digital secara merata. Inovasi yang terbukti berhasil di satu daerah, kata dia, sudah semestinya dapat direplikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal daerah lain. “Dengan sinergi, peningkatan kualitas layanan publik bisa lebih cepat dan tidak perlu memulai dari nol,” tambahnya.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Sumedang dan Pemkab Kuningan yang berlaku hingga Agustus 2026. Ke depan, implementasi kerja sama tersebut akan diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur aspek teknis secara lebih rinci.
Melalui sistem digital yang telah dikembangkan, Kabupaten Sumedang saat ini mampu mengelola data secara terpusat, mulai dari sektor kesehatan hingga operasional Program MBG. Data tersebut meliputi sebaran sekolah dan pesantren, jumlah siswa penerima manfaat, hingga kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipantau secara real time sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akuntabel.
Kunjungan studi banding ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan antardaerah, tetapi juga menjadi pendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah Jawa Barat.(cwp)
