RADARSUMEDANG.id, JAKARTA – Ribuan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Aksi diawali sejak pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga sore hari, melibatkan peserta yang membawa spanduk serta atribut aksi untuk menyampaikan tuntutan kepada Wakil Rakyat.
Massa aksi berasal dari Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia serta komunitas guru madrasah dari berbagai provinsi se-Indonesia yang telah berkumpul sejak pagi, dengan perkiraan peserta mencapai ribuan orang.
Para guru madrasah menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain:
-
Penghapusan diskriminasi terhadap guru madrasah swasta dalam sistem pendidikan nasional.
-
Pembukaan kuota seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) bagi guru madrasah swasta.
-
Kelancaran pembayaran tunjangan sertifikasi guru.
-
Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) yang menjamin penyelenggaraan pendidikan dan kesejahteraan guru madrasah.
Pengamanan aksi dilakukan secara ketat namun tetap humanis. Aparat gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat serta jajaran Polsek dikerahkan, dengan jumlah pengamanan sebanyak 1.060 personel. Petugas juga membagikan air mineral dan makanan ringan kepada para peserta aksi untuk menunjang keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya demonstrasi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat menegaskan bahwa upaya pengamanan mengutamakan pendekatan persuasif, dialogis, dan humanis, serta menghindari penggunaan kekerasan dan senjata api.
Sekitar siang hingga sore, pengurus Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM) diterima oleh pimpinan DPR RI dan Komisi VIII DPR RI untuk audiensi di kompleks parlemen. Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati bersama Ketua Komisi VIII DPR RI. Para guru menyampaikan aspirasi secara langsung, termasuk pengalaman pengabdian puluhan tahun dengan gaji yang masih rendah dan kesulitan mengikuti seleksi ASN/P3K.
Dalam audiensi, DPR menyatakan pemahaman atas keluhan para guru, sekaligus menekankan bahwa Komisi VIII akan melihat secara objektif persoalan ini. Selain itu, ada pernyataan dukungan dari wakil DPR terkait perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Aksi unjuk rasa guru madrasah swasta di DPR RI berjalan secara tertib dan damai, dengan kegiatan yang dimulai sejak pagi dan berakhir setelah proses audiensi selesai pada sore hari. Demo tersebut berhasil menyampaikan aspirasi utama terkait kesejahteraan, status kepegawaian, dan kesempatan PPPK bagi guru madrasah swasta kepada para wakil rakyat.(net)
