RADARSUMEDANG.id – Pemerintah mematangkan strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki Ramadan 2026.
Bukan sekadar mengganti menu, skema distribusi hingga pengawasan keamanan pangan ikut disesuaikan agar kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi tanpa mengganggu ibadah puasa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nikmat Barokah di Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya, Kamis (19/2), menjelaskan bahwa perubahan pola distribusi merupakan bagian dari penyesuaian operasional selama bulan suci.
Menurutnya, pendekatan ini dirancang agar siswa yang menjalankan puasa tetap memperoleh asupan bergizi, namun dalam bentuk yang fleksibel.
Makanan basah seperti nasi dan lauk pauk akan diganti menjadi menu kering yang dapat disimpan dan dikonsumsi saat berbuka atau sahur.
“Tadi ada contohnya. Ada telur, direbus saja. Jadi, kapan saja bisa dimakan. Dua roti, bisa ditambah kurma, ada kacang juga,” kata Zulhas.
Selain mudah dibawa, makanan tersebut memiliki daya simpan lebih lama dan tetap memenuhi kebutuhan protein serta energi harian.
Penyesuaian distribusi tidak hanya menyasar siswa sekolah umum. Untuk santri di pondok pesantren, waktu pembagian yang biasanya dilakukan siang hari akan digeser mendekati waktu berbuka puasa.
Langkah ini dilakukan agar konsumsi makanan tetap sesuai waktu makan selama Ramadan.
Sementara itu, kelompok penerima manfaat yang tidak berpuasa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan peserta non-muslim tetap menerima distribusi makanan pada siang hari sebagaimana jadwal normal.
“Yang pondok pesantren geser. Biasanya kami makan siang, bisa dikasih pada waktu buka puasa, waktunya geser. Ibu-ibu hamil dan yang non-muslim tetap,” ujarnya.
Pemerintah memastikan tidak ada pengurangan hak ataupun perubahan kualitas gizi bagi kelompok ini.
Percepatan SLHS
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan juga menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Regulasi ini menjadi payung hukum pelaksanaan MBG secara nasional, termasuk aspek distribusi, standar gizi, hingga pengawasan keamanan pangan.
Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.
Sertifikasi ini menjadi indikator bahwa dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah.
“Di Jawa Timur sudah ada 2.110 SPPG dan separuh lebih sudah memiliki SLHS,” beber Zulhas.
Pemerintah mendorong agar seluruh unit segera memenuhi standar tersebut demi menjamin kualitas dan keamanan makanan yang dibagikan kepada masyarakat.
SPPG Nikmat Barokah di Surabaya menjadi salah satu contoh dapur yang telah melengkapi seluruh persyaratan.
Selain SLHS, fasilitas ini juga telah memiliki sertifikasi halal dan standar Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), yang menunjukkan sistem pengendalian keamanan pangan berjalan optimal.
Keberadaan HACCP menjadi penting, terutama dalam skema distribusi menu kering selama Ramadan.
Pengawasan titik kritis dalam proses produksi memastikan tidak terjadi kontaminasi maupun penurunan kualitas bahan pangan sebelum sampai ke tangan penerima.
Menariknya, perubahan skema menu Ramadan juga membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) lokal untuk terlibat dalam rantai pasok MBG.
Pengelola SPPG Nikmat Barokah, Yayuk Eko Agustin, menyebutkan bahwa menu kering yang dibagikan selama Ramadan seluruhnya berasal dari produk UKM setempat.
Roti, abon, telur asin, telur rebus, hingga buah-buahan dipasok dari pelaku usaha lokal.
“Menu keringnya ada roti, abon, telur asin, telur biasa, dan buah. Semua dari UKM,” kata Yayuk.
Dengan demikian, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah.
Setiap hari, SPPG Nikmat Barokah mendistribusikan sekitar 3.500 porsi makanan kepada siswa, guru, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Distribusi dilakukan langsung ke sekolah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Saat masa libur sekolah, fokus penyaluran dialihkan kepada ibu hamil dan ibu menyusui sebagai kelompok prioritas.
Penyesuaian ini memastikan bantuan tetap tepat sasaran meskipun aktivitas sekolah berhenti sementara.
Jika ditarik ke konteks yang lebih luas, perubahan pola MBG selama Ramadan mencerminkan fleksibilitas kebijakan pangan nasional.
Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara aspek ibadah, kebutuhan gizi, serta keamanan pangan.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari strategi jangka panjang peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Asupan gizi yang cukup sejak usia sekolah diyakini berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta pertumbuhan optimal anak.
Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Sertifikasi higiene, standar halal, serta sistem HACCP menjadi instrumen penting dalam memastikan makanan yang didistribusikan benar-benar aman.
Di tengah tantangan distribusi pangan nasional, terutama saat Ramadan yang identik dengan lonjakan konsumsi, langkah penyesuaian ini juga dinilai sebagai strategi mitigasi risiko.
Menu kering relatif lebih stabil dalam penyimpanan dan distribusi dibanding makanan basah.
Selain itu, pengaturan ulang waktu distribusi di pondok pesantren menunjukkan pendekatan adaptif pemerintah terhadap karakteristik penerima manfaat yang beragam.
Setiap kelompok memiliki kebutuhan dan kebiasaan berbeda selama Ramadan.
Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengelola SPPG menjadi kunci kelancaran implementasi kebijakan ini.
Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan skema Ramadan berjalan efektif tanpa mengurangi standar gizi.
Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program. Transparansi distribusi dan kualitas makanan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG.
Ke depan, percepatan sertifikasi bagi seluruh SPPG menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum Ramadan 2026.
Standar keamanan pangan tidak boleh dikompromikan, terlebih program ini menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah dan ibu hamil.
Dengan kombinasi penyesuaian menu, penguatan regulasi, serta pelibatan UKM lokal, skema MBG selama Ramadan 2026 diharapkan tetap menjaga tujuan utama program: memastikan setiap penerima manfaat memperoleh asupan gizi seimbang, aman, dan layak konsumsi.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian kesiapan sistem distribusi pangan nasional dalam menghadapi dinamika sosial dan keagamaan.(net)
