RADARSUMEDANG.id, JATINANGOR – Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan serta kemajuan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di berbagai aspek, khususnya penguatan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan praja.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H, saat melakukan kunjungan kerja ke kampus IPDN di Jatinangor, Rabu (11/3/2026).
Rifqi menyatakan, DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di IPDN karena kondisi fasilitas yang ada saat ini dinilai belum sebanding dengan jumlah praja yang terus bertambah.
“Komitmen DPR RI adalah mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur di IPDN, karena berdasarkan pantauan kami ketersediaan infrastruktur belum berbanding proporsional dengan jumlah praja yang ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui dukungan Presiden RI, anggaran IPDN dari APBN tahun 2026 akan mengalami peningkatan signifikan.
“Dari tahun lalu sebesar Rp578 miliar, insyaallah pada 2026 meningkat menjadi Rp814 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan untuk menyelesaikan perbaikan mess kesatriaan di IPDN serta fasilitas penunjangnya,” kata Rifqi.
Selain perbaikan mess atau tempat tinggal praja, Komisi II DPR RI juga memberi perhatian pada anggaran konsumsi praja. Saat ini, anggaran makan praja IPDN tercatat sebesar Rp43.000 per orang per hari.
Jumlah tersebut dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan lembaga pendidikan kedinasan lain seperti Akpol maupun akademi militer TNI yang mencapai sekitar Rp75.000 per orang per hari.
“Dengan adanya bantuan Presiden ini diharapkan dapat mendorong kenaikan anggaran makan praja sehingga ketersediaan makanan bergizi bisa menghasilkan calon pamong praja yang lebih berkualitas,” jelasnya.
Selain memperkuat dukungan terhadap pengembangan IPDN, kunjungan Komisi II DPR RI juga bertujuan mempererat bounding emosional antara DPR RI dengan para purna praja IPDN yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang turut mendampingi kunjungan kerja tersebut mengapresiasi dukungan DPR RI terhadap pengembangan IPDN.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri bersama Rektor IPDN saat ini tengah melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem penerimaan calon praja, kurikulum pendidikan, hingga pola pembinaan di dalam kampus.
“Pekerjaan rumah IPDN ke depan adalah melakukan pembenahan kurikulum yang relevan, rebranding kampus melalui perbaikan kultur akademik dan pembinaan, mengaktifkan alumni, serta menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti,” ujarnya.
Rektor IPDN juga menyampaikan bahwa tambahan anggaran APBN 2026 akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas praja.
“Dengan adanya Bantuan Presiden ini, kami akan mengganti seluruh tempat tidur dan lemari pakaian praja serta melakukan rehabilitasi asrama praja,” katanya.
Rektor IPDN juga berharap dukungan Komisi II DPR RI terkait kuota penerimaan praja tahun 2026.
“Kami telah mengusulkan kuota IPDN tahun ini kepada Menpan RB sebanyak 1.410 praja. Kami berharap Komisi II DPR RI dapat membantu mendorong usulan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, jika jumlah penerimaan praja di bawah 1.200 orang, hal tersebut dapat berdampak pada banyaknya asrama yang kosong serta berkurangnya jam mengajar bagi para dosen.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir sejumlah gubernur, bupati, wali kota, sekretaris daerah serta pejabat eselon I kementerian yang merupakan alumni IPDN. Para alumni itu turut berdialog dengan Komisi II DPR RI guna membahas keberlanjutan dan kemajuan IPDN ke depan. (tha)
