BERITA SINGKAT
- Gubernur Jabar minta rektor kampus di Jatinangor susun konsep penataan kawasan pendidikan.
- Pemprov siap mendukung pembiayaan setelah konsep teknis rampung.
- Penataan difokuskan pada keamanan dan kenyamanan civitas akademika.
- Masalah infrastruktur seperti trotoar, jalan, dan banjir masih jadi perhatian.
- DPRD Sumedang ajak masyarakat dukung penataan Jatinangor.
RADARSUMEDANG.id — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan telah meminta seluruh Rektor di seluruh Perguruan Tinggi Jatinangor untuk merumuskan konsep besar menata kawasan pendidikan Jatinangor.
Itu dikatakan Dedi Mulyadi saat menghadiri Kirab Mahkota Binokasih dalam rangka Milangkala Tatar Sunda di Sumedang, akhir pekan kemarin di PPS.
“Saya sudah minta ke rektor-rektor silahkan berkumpul dan rumuskan kawasan ini (Jatinangor) secara bersama-sama,” kata Dedi Mulyadi kepada sejumlah awak media.
Dari situ lanjutnya, jika para rektor seperti UNPAD, ITB, IPDN, IKOPIN dan perguruan tinggi lainnya sudah merumuskan secara teknis akademis. Maka Pemprov Jabar akan menghitung pembiayaannya. “Jangan sampai di kawasan Perguruan Tinggi nyebrang aja enggak bisa, karena tronton nya gede-gede,” ujarnya.
Oleh sebab itu, KDM (sapaan akrabnya) memberikan ruang seluas-luasnya bagi para akademisi di Jatinangor untuk memberikan saran teknokratis untuk mewujudkan Jatinangor sebagai kawasan yang aman bagi civitas akademika.
“Kalau Pemprov-nya sudah sangat siap menata, tentu akan menjadi kawasan pendidikan yang dalam bahasa saya ‘Kota Pelajar Jatinangor’,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumedang Dapil Cimanggung – Jatinangor, Asep Kurnia menyambut baik atas apa yang dikatakan KDM.
Menurutnya niat baik Pemprov Jabar untuk menata kawasan Jatinangor harus didukung oleh warga Jatinangor.
“Mari kita semangat terus supaya ada perubahan signifikan untuk menuntaskan apa yang selama ini menjadi permasalahan di kawasan Jatinangor,” sebut Asep Kurnia.
Politisi Partai Golkar ini mencontohkan, selain kebutuhan untuk penyebrangan dan trotoar. Infrastruktur berupa akses jalan dan saluran air yang menjadi penyebab banjir juga masih menjadi tantangan tersendiri bagi Jatinangor, kendati permasalahan itu perlahan mulai berkurang atas upaya dari Pemda dan DPRD.
“Tentunya dari kami DPRD dan Pemda sudah berkomitmen yang diwujudkan dalam Perda kawasan perkotaan Jatinangor (KPJ), meskipun pada prakteknya masih ada kendala. Karena masih ada keluhan dari masyarakat, dimana terdapat perguruan tinggi namun disisi lain masih ada keterbatasan akses infrastruktur maupun sarana prasarana lainnya,” jelas Asep Kurnia. (jim)
