RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menyoroti kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat. Menanggapi aksi yang berlangsung selama sepekan terakhir, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan kritik dan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati.
Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi disampaikan saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026), menyusul rangkaian aksi mahasiswa yang digelar di sejumlah titik, termasuk di depan Gedung DPRD Jawa Barat dan kawasan kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dedi mengatakan pemerintah tidak memiliki persoalan terhadap demonstrasi selama berlangsung secara tertib dan bertujuan menyampaikan gagasan maupun kritik yang membangun. Ia menilai kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi.
“Ya setiap orang punya kebebasan untuk mengekspresikan gagasannya, pikirannya, dan kritiknya di depan umum,” ujar Dedi, Kamis (18/6/2026).
Beberapa hari terakhir, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung menggelar aksi sebagai bentuk respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat. Aksi berlangsung sejak 11 hingga 18 Juni 2026 dan melibatkan berbagai organisasi kemahasiswaan.
Salah satu aksi yang mendapat perhatian publik dilakukan oleh Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) pada Rabu (17/6/2026). Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, termasuk meminta penyusunan program strategis nasional dilakukan berdasarkan kajian akademik dan riset yang matang.
Mahasiswa menilai sejumlah program yang saat ini dijalankan pemerintah terkesan terburu-buru dalam pelaksanaannya. Mereka juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Dedi mengimbau agar mahasiswa tetap menjaga suasana kondusif selama menyampaikan aspirasi. Ia berharap setiap tuntutan yang disampaikan dapat dijelaskan secara terbuka sehingga mudah dipahami dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Menurutnya, demonstrasi akan memberikan manfaat lebih besar apabila tidak hanya berisi kritik, tetapi juga menawarkan gagasan dan solusi yang konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah dan nasional.
“Yang penting demonstrasinya berjalan dengan baik, tuntutannya disampaikan secara terbuka kemudian juga konstruktif. Kami enggak ada problem, kan sudah biasa ada demo,” katanya.
Di sisi lain, aparat keamanan memastikan akan terus mengawal seluruh rangkaian aksi yang berlangsung di Jawa Barat. Kepolisian bersama TNI menyatakan komitmennya untuk menjaga keamanan sekaligus menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Karena itu, aparat hadir bukan untuk membatasi aspirasi masyarakat, melainkan memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan damai.
Ia menjelaskan pengamanan dilakukan agar peserta aksi dapat menyampaikan tuntutannya dengan nyaman tanpa adanya gangguan yang berpotensi memicu kericuhan. Selain itu, aparat juga berupaya mencegah adanya pihak-pihak yang mencoba menyusup untuk melakukan provokasi maupun tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Rudi menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap aksi-aksi yang masih direncanakan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat selama tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Intinya kami dari kepolisian dibantu aparat keamanan lainnya berkewajiban menjaga seluruh elemen masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Silakan gunakan hak demokrasinya dengan baik sesuai ketentuan,” ujar Rudi.
Pemerintah daerah dan aparat keamanan berharap rangkaian demonstrasi mahasiswa di Jawa Barat dapat berlangsung damai serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Di tengah meningkatnya kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, ruang dialog yang sehat dinilai menjadi kunci agar aspirasi publik dapat tersampaikan tanpa menimbulkan konflik maupun gangguan terhadap stabilitas daerah.(dsn)
