RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyoroti tingginya permintaan beras premium yang dinilai menjadi salah satu pemicu munculnya persoalan pasokan dan harga di pasaran. Meski stok beras secara umum masih aman, Pemkot meminta pengawasan distribusi pangan diperketat untuk mencegah praktik penimbunan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan ketersediaan beras secara keseluruhan hingga saat ini masih terjamin. Cadangan beras yang dikelola Perum Bulog dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada kekhawatiran terkait kelangkaan stok.
Farhan mengungkapkan persoalan yang sering muncul bukan terletak pada jumlah beras yang tersedia, melainkan pada jenis beras yang paling banyak dicari konsumen. Kondisi yang terutama terjadi pada segmen beras premium yang permintaannya terus meningkat.
“Secara statistik beras ada. Tetapi yang sering dicari masyarakat adalah beras tertentu yang dianggap lebih sesuai dengan selera mereka. Nah, di sinilah biasanya muncul persoalan,” ujar Farhan, Jumat (19/6/2026).
Farhan menjelaskan beras yang beredar di pasaran saat ini terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, beras SPHP yang disalurkan Bulog dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat.
Kategori kedua, beras premium yang banyak dipasarkan melalui pasar modern dan jaringan ritel. Beras jenis ini menjadi pilihan utama sebagian besar konsumen karena dinilai memiliki kualitas lebih baik dibandingkan beras biasa.
“Beras premium ini permintaannya paling tinggi. Harganya memang tidak terlalu murah, tetapi dianggap lebih enak dan sesuai dengan selera masyarakat,” katanya.
Sementara kategori ketiga, beras khusus dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang menyasar segmen pasar menengah atas. Harga beras jenis ini bahkan dapat mencapai lebih dari Rp20 ribu per kilogram.
Farhan menilai tingginya permintaan pada beras premium membuat segmen tersebut rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan. Salah satu modus yang kerap terjadi adalah menahan stok beras hingga harga naik sebelum kembali dilepas ke pasar.
Menurutnya, praktik penimbunan oleh oknum spekulan dapat menyebabkan harga beras premium melambung dan dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat karena harus membeli beras dengan harga lebih mahal.
“Yang sering dipermasalahkan itu suplai di segmen tengah karena permintaannya paling tinggi. Ini yang kadang dimainkan oleh spekulan melalui penimbunan. Mereka menunggu harga naik baru dilepas ke pasar dengan harga yang lebih tinggi,” jelasnya.
Karena itu, Pemkot Bandung menilai pengawasan terhadap rantai distribusi pangan harus menjadi perhatian bersama. Pengawasan tidak hanya dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan pasokan tetap tersedia bagi masyarakat.
Farhan menegaskan langkah pengendalian distribusi menjadi kunci agar tidak terjadi gejolak harga yang berlebihan di tengah tingginya kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah harus memastikan tidak ada ruang bagi praktik penimbunan.
“Jadi kontrolnya adalah tidak boleh ada penimbunan. Memang itu yang harus dijaga,” tegasnya.
Selain fokus pada distribusi beras, Pemkot Bandung juga terus memantau perkembangan sektor pangan lainnya, terutama komoditas hortikultura.
“Perubahan iklim dan musim kemarau yang berkepanjangan dikhawatirkan dapat memengaruhi produksi sayuran sehingga berpotensi memicu kenaikan harga dalam beberapa waktu ke depan,” ujar Farhan.
Farhan menambahkan untuk kebutuhan beras pokok masyarakat, kondisi masih terkendali, pengawasan distribusi yang lebih ketat dapat menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi masyarakat dari dampak permainan pasar yang dilakukan oleh oknum spekulan pangan.(dsn)
