RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Barat menyerukan kepada seluruh jajaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung realisasi peraturan daerah (Perda) yang melarang kampanye LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer) di seluruh wilayah Jawa Barat.
Seruan tersebut disampaikan Ketua MPW PKS Jawa Barat, H. Ridwan Solichin, S.IP., M.Si, sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden PKS mengenai pentingnya penguatan implementasi kebijakan pemerintah terkait ketahanan sosial dan budaya hingga ke tingkat daerah.
Politisi PKS Jabar yang akrab disapa Kang Rinso, mengatakan, diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 yang memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter perlu mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah melalui regulasi yang lebih operasional.
“MPW PKS Jawa Barat mengajak seluruh kader, anggota Fraksi PKS di DPRD, kepala daerah, maupun wakil kepala daerah dari PKS untuk bersama-sama mengawal implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah mendorong lahirnya Peraturan Daerah yang melarang kampanye LGBTQ di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat,” ujar Kang Rinso.
Menurutnya, keberadaan regulasi di tingkat daerah akan memperkuat implementasi kebijakan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum dalam upaya menjaga ketahanan sosial, budaya, dan moral masyarakat.
Kang Rinso menilai, tantangan terhadap ketahanan bangsa tidak hanya berasal dari aspek militer, tetapi juga dari perubahan sosial dan budaya yang memerlukan perhatian seluruh elemen masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menjaga nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Selain penguatan regulasi, Kang Rinso juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus berjalan beriringan dengan penguatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.
“Peraturan menjadi instrumen penting sebagai payung hukum. Namun, benteng utama dalam membangun generasi yang berkarakter tetap berada di lingkungan keluarga. Nilai-nilai agama, pendidikan moral, serta pola pengasuhan yang baik harus terus diperkuat agar mampu membentengi anak-anak dari berbagai pengaruh negatif,” katanya.
Ia menambahkan, keluarga yang kokoh akan melahirkan generasi yang memiliki karakter kuat, berakhlak, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.
Kang Rinso berharap seluruh struktur PKS di Jawa Barat dapat mengawal kebijakan tersebut melalui fungsi legislasi, pengawasan, maupun edukasi kepada masyarakat sehingga upaya memperkuat ketahanan sosial dan budaya dapat berjalan secara optimal di seluruh daerah di Jawa Barat.(rik)
