Program Padat Karya Disiapkan Jadi Penyangga Korban PHK di Bandung

oleh
Aktivitas masyarakat di salah satu ruas jalan Kota Bandung. Di tengah potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemkot Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan menyiapkan program padat karya, upaya menjaga kesempatan kerja, mempertahankan daya beli warga, sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan. (Diwan Sapta Nurmawan/Radar Bandung)

RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung menyiapkan program padat karya sebagai salah satu langkah utama untuk meredam dampak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diperkirakan masih berlanjut. Program ini tidak hanya menjadi bantalan ekonomi bagi warga yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung penataan kawasan perkotaan agar lebih tertata dan produktif.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana mengatakan ancaman PHK masih perlu diantisipasi mengingat kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil. Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, perlambatan ekonomi dunia, hingga dinamika industri menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan dunia usaha dan berimbas pada pengurangan tenaga kerja.

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan sejumlah strategi agar masyarakat yang terdampak PHK tetap memiliki kesempatan memperoleh penghasilan. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah memperluas kegiatan padat karya dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai pekerjaan yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan kota.

“Padat karya harus ditingkatkan. Program ini bukan hanya menjadi bumper dalam menghadapi PHK, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap penataan kota,” ujar Yayan saat ditemui, Jumat (17/7/2026).

Yayan menjelaskan konsep padat karya yang sedang disiapkan tidak sekadar memberikan pekerjaan sementara bagi masyarakat. Pemkot ingin memastikan setiap kegiatan yang dijalankan mampu menghasilkan manfaat ganda, membantu warga memperoleh penghasilan sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan, fasilitas umum, maupun kawasan permukiman.

Yayan mengungkapkan pendekatan menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Dengan tetap memiliki aktivitas produktif, warga yang kehilangan pekerjaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan keluarga sambil menunggu kesempatan kerja tetap di sektor formal.

Menurutnya, program padat karya juga akan berjalan beriringan dengan kebijakan lain yang disiapkan Disnaker untuk menghadapi potensi meningkatnya angka pengangguran.

“Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu program, tetapi menyiapkan berbagai skema agar penanganan dampak PHK berlangsung lebih komprehensif,” katanya.

Lebih lanjut, Yayan menjelaskan selain padat karya, Disnaker memperkuat pelatihan kerja berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pelatihan difokuskan pada bidang yang benar-benar dibutuhkan perusahaan sehingga peluang peserta untuk terserap ke dunia kerja menjadi lebih besar setelah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh sertifikasi kompetensi.

“Terus memperluas program magang bersama dunia usaha, khususnya sektor perhotelan, restoran, dan kafe, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja secara langsung, tetapi juga memperoleh uang transportasi dan konsumsi yang dibiayai pemerintah selama mengikuti masa magang,” jelasnya.

Yayan mengungkapkan pola magang dilakukan dalam kelompok kecil agar proses pembinaan lebih efektif dan peluang peserta direkrut sebagai karyawan tetap semakin tinggi. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan sebelumnya, sebagian besar peserta magang berhasil terserap oleh perusahaan tempat mereka menjalani pelatihan, sementara sebagian lainnya memilih membuka usaha secara mandiri.

Di sisi lain, Disnaker juga mendorong perluasan peluang kerja ke luar negeri sebagai salah satu solusi jangka menengah untuk mengurangi angka pengangguran.

Yayan menambahkan seluruh strategi yang disiapkan memiliki tujuan yang sama, menjaga masyarakat tetap produktif meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang mampu membuka akses pekerjaan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih kompetitif.

“Yang paling penting adalah masyarakat tetap memiliki kesempatan bekerja. Karena itu kami menyiapkan berbagai intervensi, mulai dari padat karya, pelatihan berbasis kompetensi, magang, hingga penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Semua ini merupakan bagian dari upaya mengurangi dampak pengangguran akibat PHK,” ujar Yayan.

Melalui kombinasi berbagai program, Pemkot Bandung berharap angka pengangguran dapat ditekan meski tantangan ekonomi global masih membayangi.

“Program padat karya pun diposisikan sebagai garda terdepan untuk menjaga roda ekonomi masyarakat tetap bergerak, sekaligus mempercepat penataan lingkungan dan wajah Kota Bandung agar semakin tertib, bersih, dan produktif,” katanya.(dsn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.