RADARSUMEDANG.id, CIMAHI — Pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pusat kepada Pemkot Cimahi Rp230 miliar berdampak kondisi fiskal hingga saat ini. Bahkan berpotensi menghambat pembangunan, gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana mengatakan, Pemkot Cimahi harus melakukan pengiritan besar-besaran dengan memangkas biaya operasional setiap organisasi perangkat daerah (OPD) hingga 70 persen.
“Sekarang sedang mencoba untuk menstrukturisasi dan merasionalisasi kegiatan-kegiatan operasional. Di OPD 70 persen dari operasional sudah kita turunkan,” katanya.
Ia menambahkan, di tengah kondisi tersebut Pemkot Cimahi mencoba mempertahankan anggaran untuk program pembangunan dan belanja pegawai.
“Hal tersebut seperti gaji dan tunjangan meskipun yang kebutuhannya cukup besar dan itu sesuai instruksi Wali Kota Cimahi, pembangunan harus tetap berjalan,”katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya memastikan bahwa Pemkot Cimahi tak ingin ada pegawai yang terdampak di tengah krisis fiskal tahun ini.
“Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, besaran belanja daerah ASN, kepala daerah dan wakilnya serta anggota DPRD Kota Cimahi mencapai 31 miliar per bulannya yang meliputi gaji induk, BPJS, dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) serta jaminan kematian (JKM),”katanya.
Ia menyebut, untuk gaji ASN pagunya sudah disiapkan untuk 12 penuh di tahun ini. Namun untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan baru disiapkan untuk 11 bulan saja.
“Sedangkan untuk satu bulan tersisa masih dicarikan formulasinya karena keuangan di Pemkot Cimahi sangat terbatas meskipun sudah dilakukan efisiensi besar-besaran,” katanya.
“Jadi gaji pegawai, terus TPP, sejauh ini masih kita amankan gitu. Walaupun belum tau nih, kedepannya seperti apa. Untuk TPP di bulan terakhir masih kita hitung-hitung,” imbuhnya.
Di tengah kondisi ini, Pemkot Cimahi hingga saat ini belum mendapatkan kabar baik dari pemerintah pusat baik berupa TKD tambahan maupun dana bagi hasil (DBH).
“Opsinya itu berarti yang pertama tadi rasionalisasi operasional, yang kedua mungkin kalau masih kurang baru lari ke kegiatan, terakhir baru pinjaman,” tandasnya. (kro)
