RADARSUMEDANG.id — Pasca digunakan sebagai kawasan Sekolah Rakyat Transisi di Sumedang, sejumlah aset di Lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Sumedang di Rancapurut, Desa Rancamulya, kecamatan Sumedang Utara dipastikan akan dikembalikan ke fungsi awal.
Pasalnya sejumlah bangunan yang semula digunakan untuk mess tenaga pendidik, wali asuh akan dikembalikan lagi sebagai rumah singgah untuk melayani masyarakat di beberapa SKPD teknis.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati menyampaikan penataan aset milik pemerintah daerah ini kembali dihibahkan untuk BLK. Mengingat, sekolah rakyat telah menempati bangunan permanen di Ujungjaya.
“Banyak aset-aset dari kementerian yang kemudian bisa kita manfaatkan kembali. Karena Disnakertrans akan pindah kesini juga dan bangunan lama akan digunakan untuk puskesmas Sumedang Selatan,” kata Tuti saat dikonfirmasi Radar Sumedang di kawasan UPTD BLK Sumedang, Senin (26/8/2026).
Selain Disnakertrans, sejumlah bangunan yang sudah ada juga akan digunakan untuk kebutuhan rumah aman bagi kekerasan terhadap perempuan dan anak, rumah singgah Dinas Sosial dan beberapa bangunan diantaranya akan digunakan untuk kepentingan diklat BKPSDM.
“Saya pikir saat ini pemerintah kabupaten Sumedang perlu menata kembali aset-aset yang ada sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dengan optimalisasi aset ini bisa meningkat dan lebih representatif,” ujarnya.
Sejauh ini lanjutnya, proses perpindahan kantor baru sebatas berita acara hibah, pinjam pakai dan sebagainya ke masing-masing SKPD sesuai peraturan perundang-undangan.
“Nanti secara bertahap akan dilakukan pemindahan, karena untuk BLK sudah mulai pindah seperti semula. Tinggal Disnakertrans sedang berproses,” terang Tuti.
Ia menambahkan, seluruh bangunan yang ada di BLK sudah dilakukan rehabilitasi oleh Kementerian PUPR guna menunjang sekolah rakyat transisi senilai Rp 5 miliar.
“Kita mempunyai manfaat setelah direhab oleh PUPR dan nilainya juga besar. Jadi kami bersyukur berterimakasih dengan kita menangkap program prioritas nasional yaitu SR, kita mendapatkan hibah dari kementerian PUPR termasuk mebeler dan sebagainya kepada pemerintah daerah. Maka ini harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan tugas pokok fungsi masing-masing SKPD sehingga pelayanan publik lebih meningkat lagi,” paparnya.
Lebih lanjut bagi aset-aset pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan dengan baik. Pihaknya memastikan penataan aset akan dilakukan secara bertahap.
“Kalau memang ada yang rusak dan usianya sudah lama akan kita perbaiki dan digunakan kembali untuk pelayanan kepada masyarakat,” katanya. (jim)
