RADARSUMEDANG.id, KOTA – Puluhan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis (3/9), menuntut transparansi kasus dugaan pelecehan seksual dan kekerasan yang menyeret Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila terhadap sekretaris pribadinya berinisial R.
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari puluhan personel Polres Sumedang. Dalam aksi itu, massa sempat melakukan aksi bakar ban bekas, serta terlibat kericuhan hingga pagar besi Gedung DPRD Sumedang roboh.
Salah seorang pengunjuk rasa, Ismi Rinjani, mengatakan massa mendesak pejabat publik, DPRD, maupun aparat yang berkepentingan melakukan investigasi secara transparan dan bebas dari tekanan pihak mana pun.
“Kami menuntut investigasi dilakukan setransparan mungkin, tidak ada intimidasi dari pihak mana pun dan berpihak kepada korban,” ujar Ismi.
Menurutnya, selama sepekan terakhir pihaknya telah melakukan konsolidasi dengan sejumlah lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, di antaranya Komnas Perempuan, asosiasi lembaga bantuan hukum, Forum Penyedia Layanan (FPL), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ia mengatakan pihaknya siap memberikan pendampingan kepada korban, baik dalam proses hukum maupun perlindungan terhadap korban, saksi dan keluarga. Layanan psikologis juga disiapkan apabila dibutuhkan.
“Kami sudah menyiapkan semua infrastruktur untuk membantu korban, apa pun yang dibutuhkan. Kami siap,” katanya.
Namun, Ismi mengaku hingga kini pihaknya belum dapat bertemu langsung dengan korban. Komunikasi baru dilakukan melalui pesan kepada pihak keluarga.
“Kami belum bisa bertemu korban, hanya mengirim pesan kepada keluarganya. Sampai saat ini rumahnya pun kosong dan keluarga menutup seluruh kanal komunikasi,” ujarnya.
Melalui aksi tersebut, Ismi juga menyampaikan pesan kepada keluarga korban agar tidak merasa sendirian dalam menghadapi persoalan tersebut. Ia memastikan pihaknya siap mendampingi keluarga selama proses penanganan kasus berlangsung.
“Kami ingin menyampaikan bahwa kalian tidak sendirian. Sampai korban merasa cukup, kami akan terus mengawal, menemani, mendampingi dan menjaga agar seluruh keluarga terlindungi dari segala bentuk intimidasi,” katanya.
Ismi juga menyinggung adanya dugaan intimidasi yang menurutnya dapat memengaruhi upaya korban dalam mencari keadilan. Ia menyebut pihaknya meyakini terdapat dasar untuk mengusut dugaan kekerasan tersebut, termasuk karena korban disebut telah menjalani pemeriksaan medis.
“Dari PPA Polda Jabar sudah membenarkan, setelah kejadian korban melakukan visum di rumah sakit dan datanya sudah lengkap,” ujarnya.
Ia menilai pemberitaan yang dianggap mendelegitimasi korban juga menjadi persoalan. Menurutnya, pemberitaan seharusnya tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap korban dan tidak menghakimi pihak mana pun sebelum proses hukum memberikan kepastian.
Selain itu, massa mempertanyakan masih adanya aktivitas Wakil Bupati Sumedang di tengah mencuatnya kasus tersebut. Mereka juga mendesak adanya sikap dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, termasuk Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
“Yang kami sayangkan masih ada aktivitas dari wabup di tengah kasus ini. Bagi kami, pejabat yang terduga melakukan kekerasan seharusnya dinonaktifkan sejak awal sampai prosesnya jelas,” katanya.
Ismi juga menyayangkan belum adanya tanggapan terbuka dari Bupati Sumedang terkait persoalan tersebut.
“Bupati sendiri sampai saat ini belum ada tanggapan sama sekali, satu kata pun tidak ada. Itu yang lebih membakar kemarahan kami, apalagi perempuan-perempuan,” ujarnya.
Massa berharap seluruh pihak tidak melakukan tekanan terhadap korban maupun keluarganya serta memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara objektif dan transparan. (gun)
