RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pejabat publik sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Barat, H Ridwan Solichin, SIP, MSi, menilai pembekalan bagi pejabat publik perlu diterjemahkan menjadi kerja nyata, bukan sekadar pemahaman terhadap materi dan arahan pimpinan partai.
Bimteknas PKS 2026 berlangsung pada 19–21 Oktober 2026 di Hotel Pullman Jakarta Central Park. Kegiatan bertema Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif tersebut diikuti sekitar 1.600 pejabat publik PKS dari seluruh Indonesia, mulai anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota hingga kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Menurut Kang Rinso, sapaannya, kepemimpinan yang melayani harus tercermin dalam kesediaan pejabat publik turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.
“Orientasi utama pejabat publik adalah pelayanan. Karena itu, setiap amanah yang diberikan masyarakat harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, profesional, dan berorientasi pada hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” demikian pandangan yang ditekankan dalam semangat Bimteknas PKS 2026.
Ia juga menilai inovasi kebijakan menjadi kebutuhan penting di tengah kompleksitas persoalan pembangunan. Pejabat publik dituntut tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi atau fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga mampu mencari terobosan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
Selain penguatan kepemimpinan dan kebijakan publik, Bimteknas PKS 2026 memberikan pembekalan mengenai komunikasi politik di era digital. Materi ini dinilai relevan seiring meningkatnya penggunaan internet dan perubahan pola komunikasi masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.
Pada hari kedua, peserta mengikuti sesi bertema Kebangkitan Gen Z dan Digital Activism yang menghadirkan Direktur Eksekutif Youth Lab Indonesia Muhammad Faisal dan influencer Sherly Annavita.
Faisal menyoroti besarnya peran generasi muda dalam perubahan sosial. Menurutnya, bonus demografi merupakan momentum penting yang perlu dipahami oleh para pemimpin dan pengambil kebijakan.
Sementara itu, Sherly menekankan pentingnya membangun ruang komunikasi yang inklusif agar pesan dan gagasan dapat diterima kalangan muda.
Peserta juga mendapatkan materi kompetensi komunikasi politik pejabat publik di era digital dari CEO PolMark Indonesia dan CEO Konner Advisory, Agung Silih Wasesa. Pembekalan tersebut menyoroti pentingnya kecakapan berkomunikasi sekaligus tanggung jawab dalam menggunakan media digital.
Bagi pejabat publik, kemampuan menyampaikan gagasan secara tepat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Setiap pernyataan yang disampaikan melalui media sosial dapat menjangkau khalayak luas dan memengaruhi persepsi publik.
Kritis dan Konstruktif Terhadap Kebijakan
Dalam forum nasional tersebut, PKS juga menegaskan posisinya sebagai mitra koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan terhadap pemerintah disertai catatan konstruktif terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai masih membutuhkan perbaikan.
Kang Rinso sebagimana disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, tujuan program untuk meningkatkan asupan gizi anak patut didukung, tetapi pelaksanaannya perlu dibenahi melalui penguatan tata kelola, pengawasan pengadaan, dan ketepatan sasaran.
“Kita melihat bahwa MBG ini niat Presiden Prabowo sangat mulia untuk memberikan asupan gizi yang baik untuk anak-anak didik kita. Namun, dalam eksekusinya kita melihat, harus kita akui ada berbagai macam catatannya,” ungkap Kang Rinso.
PKS mendorong agar pengawasan diperkuat sehingga pelaksanaan program semakin akuntabel, serta tidak lagi diwarnai kasus keracunan maupun korupsi. Selain itu, perhatian terhadap perlindungan lingkungan dan pengawasan pengelolaan hutan juga menjadi bagian dari catatan kebijakan yang disampaikan PKS.
PKS turut mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk optimalisasi zakat, wakaf, industri halal, serta instrumen pembiayaan inovatif seperti sukuk daerah. Penguatan kebijakan keadilan iklim juga menjadi perhatian, terutama untuk melindungi masyarakat di wilayah pesisir dan daerah rawan bencana.
Melalui Bimteknas 2026, pembekalan kepemimpinan, inovasi kebijakan, dan komunikasi publik diharapkan menjadi bekal bagi para pejabat publik PKS dalam menjalankan tugasnya. Tantangannya, memastikan berbagai gagasan tersebut berujung pada kebijakan yang tepat sasaran dan manfaat nyata bagi masyarakat.(rik)
