RADARSUMEDANG.ID – Pilkades serentak yang telah dilaksanakan pada 28 Oktober 2026 di Desa Haurkuning, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang masih menyisakan masalah. Mantan Calon Kades Mumuh dengan nomor urut satu telah menyiapkan empat pengacara untuk melakukan gugatan menyangkut baik pidana maupun ketatanegaraan.
Dia meminta penghitungan suara diulang kembali dengan cara dibuka lagi kotak suara dan dihitung ulang sesuai dengan data pemilih bersama bukti struk yang masuk kotak TPS. “Karena ini ada dugaan keras kecurangan yang dilakukan sama salah satunya pihak panitia kabupaten. Karena sudah dibentuk panitia desa, tingkat kecamatan, ternyata perhitungan suara dan lain sebagainya itu ditentukan sama panitia kabupaten,” jelasnya.
Kode numerik atau kombinasi angka rahasia yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan memberikan akses ke suatu sistem, perangkat, atau layanan yang disebut PIN hasil penghitungan suara Pilkades itu ditentukan kabupaten. “Jadi tidak ada yang namanya kesamaan PIN memegang panitia desa sama kecamatan, ini sudah dibilang kecurangan keras. Akan saya tempuh jalur hukum,” tegas Mumuh yang sekarang menjabat Kades Haurkuning.
Dia merasa yakin nantinya bisa terbukti ada unsur pidana. Kecurigaan atas kecurangan juga terlihat dari hasil surat suara TPS bilik 1 dan bilik 2 yang sama jumlahnya. “Itu salah satu kecurangan, kok bisa gitu kan. Bisa kembar TPS 1 bilik 1 dan bilik 2 jumlahnya sama 83-83. Terus nomor 2 bilik satu bilik dua TPS 1 juga 34-34 norut dua. Itu sangat mustahil yang setiap TPS-nya itu yang jumlah pemilihnya beda kok bisa sama identik curiga keras kecurangannya,” pungkasnya.
Lebih lanjut dia menerangkan, di dasbor pengumuman hasil suara pertama muncul tidak sesuai dengan SK penetapan nomor urut calon. Di dasbor pengumuman itu pemberitaan keputusan panitia kabupaten nomor urut satu harusnya Mumuh, nomor urut dua Ai Yuyun, dan nomor urut ketiga Ahya. “Kenapa di pemberitahuan di dasbor itu Ahya nomor dua yang terpilih suara paling banyak, sedangkan dia itu nomor tiga sesuai dengan SK penetapan nomor urut calon,” ungkapnya.
Empat pengacara yang sudah disiapkan Mumuh dari Kantor Hukum AIF Indonesia & Rekan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 37, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Mereka adalah Alfin Putrawan SH MH, Hendriatna SH MH, Ferry Arya Putra SH dan Hery Heryadi SH.
“Saya sudah menguasakan sepenuhnya kepada pengacara mengenai ketatanegaraan, pidana, perdata, saya tempuh semua. Lebih panjang lebarnya nanti pengacara yang lebih paham maksud dan tujuan saya ini. Semua yang bermain disitu digugat, serahkan ke pengacara,” tutup Mumuh.
Keterangan diterima dari tim pengacara tersebut menjelaskan bahwa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam Pilkades Haurkuning yang pertama dalam hal ini panitia belum menetapkan hasil rekapitulasi dan ini malah dilakukan oleh Dinas DPMD Kabupaten Sumedang, tentunya ini melanggar Perda. “Jadi secara regulasi ini jelas dilanggar,” ucapnya.
Setelah itu terjadi pengambilan paksa logistic berupa kotak suara yang seharusnya disimpan di kantor desa yang sudah jelas aturannya. “Jadi perlengkapan penghitungan suara itu disimpan di kantor desa, bisa dilihat dalam pasal 68 Perda Nomor 3 tahun 2026. Ini yang terjadi malah diambil oleh dinas,” jelasnya.
Kedua, adanya kejanggalan dalam jumlah suara. Disitu terdapat duplikasi di antara nomor dua dan nomor satu itu nilainya sama dalam TPS 1. “Ini bukan kebetulan, karena gak ada kebetulan salam hal-hal seperti ini. Nah itu menjadi suatu kejanggalan dan kami menduga keras disini terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu atau oknum tertentu. Sehingga kami mengajukan keberatan,” ungkapnya.
Selanjutnya di dasbor yang memiliki PIN dipegang oleh DPMD Sumedang. Sedangkan panitia BPD perangkat yang ada di desa, karena seharusnya yang bertanggungjawab disini adalah lingkungan desa maka segala sesuatunya itu harus dilakukan lingkup desa. “Ini malah PIN nya diambil dari kabupaten dan ketika dibuka pertama pada pukul sekitar 14 itu kok ada kejanggalan ketidak konsistenan,” terangnya.
Dijelaskan, nomor urut 1 Mumuh dan nomor urut 2 yang harusnya Ai Yuyun serta nomor urut 3 Ahya, namun terdapat kesalahan penyimpanan. “Dimana yang nomor dua seharusnya Ibu Ai ini malah pak Ahya, yang menang pak Ahya. Ketika dibuka lagi di sore hari, sekitar pukul tujuh malam itu sudah berubah lagi. Padahal ini adalah data digital,” pungkasnya.
Data digital sudah menggunakan rumus sehingga mustahil salah. “Artinya disini kami menduga dengan keras bahwa terjadi manipulasi data, sehingga ini merupakan pelanggaran dari pemilihan kades disini dan ini sangat melanggar Perda
Selanjutnya, penetapan pemenang calon seharusnya oleh panitia, akan tetapi ditetapkan melalui dasbor oleh kabupaten. “Ini aneh dan sangat merugikan, sehingga ini sangat merugikan sekali terhadap klien kami. Sehingga kami menuntut agar kotak suara itu dibuka (untuk dihitung ulang),” bebernya.
Penghitungan ulang dimaksud dengan cara kotak suara itu dikembalikan terlebih dahulu ke desa dan diperiksa apakah masih original atau masih bersih belum disentuh dan belum dibuka secara paksa secara diam-diam. Jika masih utuh, maka harus dihitung secara manual untuk dibuktikan. “Kalau sudah terbukti disitu baru kami terima,” ucapnya.
Di Pasal 64, pembukaan kotak hasil cetakan suara apabila perangkat elektronik mengalami kerusakan permanen, terdapat perselisihan hasil penghitungan suara yang memerlukan pembuktian fisik atas persetujuan saksi dan pengawas. “Kami menduga ini terjadi karena ada kelicikan ada oknum yang memainkan data sehingga sangat merugikan klien kami,” ujarnya.
Di point C pasal 64 tersebut, yang sambungan dari point B dimana terdapat perselisihan di sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga disini perintah pengadilan itu adalah alternatif terakhir yang bukan satu-satunya. “Jelas di pasal 64 itu, ini bisa dibuka asal ada persetujuan saksi dan pengawas,” sebutnya.
Dihubungi terpisah, Kepala DPMD Sumedang Widodo Heru P menyatakan, menempuh prosedur jalur hukum yang berlaku merupakan hak seluruh WNI. “Itu silakan saja mau menempuh jalur hukum, kalau ada yang tidak puas dengan hasil Pilkades,” ucap Widodo. (tri)
