KOTA, RADARSUMEDANG.ID—Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang Drg H. Rahmat Juliadi, MH.kes mendorong agar Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas dan insentif Covid- 19 bagi tenaga kesehatan, untuk secepatnya di realisasikan.
“Dengan semakin tingginya lonjakan jumlah kasus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan di Kabupaten Sumedang, saya menegaskan kepada Pemerintah Daerah Sumedang agar segera mencaikan BOK puskesmas dan insentif covid-19 bagi tenaga kesehatan segera dicairkan,” pinta Dokter Rahmat, sapaannya, usai mengikuti sidang paripurna pengambilan keputusan LPP ABBD secara daring, Rabu (7/6/2021).
Para tenaga kesehatan, sambung Dokter Rahmat sudah bekerja sekuat tenaga dengan berbagai keterbatasan yang ada. “Sudah hampir 1,5 tahun selama pandemi ini, mereka yang berada di “front line” pelayanan langaung kepada masyarakat, tidak pernah merasakan dengan yang namanya “WFH” termasuk saat PPKM darurat saat ini, mereka terus bekerja siang dan malam. Sehingga tidak heran banyak diantara mereka yang terpapar dan kelelahan,” ungkapnya.
Untuk itu, Dokter Rahmat yang juga praktisi kesehatan menilai sudah seharusnya pemerintah daerah memperjuangkan dan memprioritaskan yang sudah menjadi hak para tenaga kesehatan ini. “Dengan adanya BOK dan insentif tentu akan lebih memaksimalkan kinerja petugas kesehatan di lapangan, sehingga penanggulangan pandemi covid-19 di Sumedang ini bisa lebih optimal,” imbuhnya lagi.
Seperti diketahui kondisi anggaran untuk kesehatan saat ini baik di RSUD maupun puskesmas sangat minim, karena Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK) tidak kunjung turun, sudah lebih dari 6 bulan. “Padahal kebutuhan kebutuhan di lapangan dari mulai APD, bahan medis habis pakai, dan operasioanal yang lainnya sangat bergantung dari anggaran BOK tersebut. Yang akhirnya ada sebagian Puskesmas yang meminjam dana talang bahkan menggunakan dana pribadi,” ungkap Dokter Rahmat.
Tidak sedikit tenaga kesehatan di tengah kondisi tidak adanya dana insentif penanganan Covid-19, baik dari APBN maupun APBD, akhirnya mereka terpaksa menggunakan sebagian uang pribadinya untuk operasional menjalankan tugas-tugas ke lapangan.
“Demikian juga kondisi anggaran di RSUD yang mana pendapatan RSUD mengalami penurunan dratis, serta klaim pembayaran dari BPJS yang belum dibayarkan yang jumlahnya sangat besar, yang mengakibatkan stok obat-obatan di RS semakin menipis dan operasional lainya menjadi terganggu,” pungkasnya.(*/rik)
