RADARSUMEDANG.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sumedang akhirnya memetakan kebijakan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada sejumlah warga yang berhak.
Bansos kata Herman berupa sembako ini akan disalurkan kepada 2.770 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh kecamatan, mulai Senin (19/7).
“Bantuan itu dari Baznas dan diserahkan secara simbolis secara serentak oleh Forkopimda di 26 kecamatan. Masing-masing desa dan kelurahan mendapatkan 10 paket. Jadi semuanya berjumlah 2.770,” kata Herman, Minggu (18/7).
Adapun kata Herman, dalam waktu dekat, juga turut disalurkan bantuan yang sama sebanyak 1.200 paket.
“Nanti pada hari Rabu dan Kamis (21 dan 22 Juli 2021) juga akan kita salurkan kepada 400 PKL, 200 abang becak, dan 600 kios pasar sandang. Jadi semuanya 1.200 paket,” ujarnya.
Herman menegaskan, bantuan tersebut baru didapat dari satu sumber yakni dari Baznas Kabupaten Sumedang. Sementara bantuan yang lainnya segera menyusul, termasuk dari pemerintah pusat.
Pasalnya selain dari Baznas, bantuan lain yang akan disalurkan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang rutin sebanyak 72.000 lebih KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) rutin sekitar 41.000 KPM, PKH sekitar 94.000 KPM. Sedangkan bantuan untuk non DTKS dari Pemerintah Kabupaten Sumedang sebanyak 8.000 lebih KPM, dan BLT Desa sebabyak 9.687 KPM.
Namun untuk kabar buruknya sambung Herman, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Tahun 2021 tidak lagi menyalurkan Bantuan Tunai dan Non Tunai sehingga sebanyak 80.000 lebih KPM harus diajukan kembali ke Kemensos RI untuk menerima bantuan.
“Anggaran di provinsi diutamakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid 19 dan upaya pemulihan ekonomi masyarakat Jawa Barat jadi penerima Bansos dari Pemprov kita alihkan ke Kemensos,” terang Herman.
Oleh sebab itu, pihaknya bersama dinas instansi terkait masih memadankan data tersebut sehingga dalam waktu dekat dapat segera disalurkan.
“Untuk Bansos Provinsi tahap 4 sudah selesai dan tuntas di bulan Desember 2020. Semoga BPNT dari Kemensos yang baru segera dapat disalurkan bersama-sama dengan yang sudah rutin,” jelas Herman.
Sebagaimana diberitakan Radar Sumedang sebelumnya pada tanggal 9 Juli 2021 kemarin, Herman memastikan bahwa berkaitan dengan bansos pihaknya masih melakukan sinkronisasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
kata Herman dalam hal ini sangat penting dilakukan, lantaran sasarannya harus dibagi-bagi baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten.
“Iya jadi data sasarannya juga masih nunggu dan harus sinkron dulu dengan Provinsi. Yang jelas apapun yang menjadi kebijakan dari Pemerintah Pusat kita siap menindaklanjuti dan antisipasi, karena ada Belanja Tidak Terduga (BTT). Tinggal untuk berapa orang yang akan disalurkan kita sinkronisasi dengan provinsi karena provinsi punya rencana,” ujarnya.
Khusus untuk Bansos Provinsi dan Kabupaten, Herman memastikan sasaran yang dimaksud adalah Non-DTKS sebagaimana data saat pembagian bansos pada masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kemarin. (jim)
